Suara.com - Program Kampung Deret yang dulu sempat digembar-gemborkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat masih dipimpin Gubernur Joko Widodo, kini sudah tak pernah terdengar. Namun setelah Jokowi naik menjadi Presiden RI dan digantikan oleh wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dari tahun 2014 program tersebut berhenti. Ahok pun berkomentar soal hal tersebut.
"Kita mau ada kampung deret sebenarnya, hanya ternyata setelah kita telusuri rata-rata kawasan kumuh di atas lahan orang, di atas lahan hijau, di atas lahan negara. Masa kami bikin kampung deret terus kami robohin," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/4/2016).
Mantan Bupati Belitung Timur ini berjanji apabila ada pemukiman kumuh yang benar tanahnya milik warga atau bukan berada di atas tanah negara, Ahok siap membangun kawasan tersebut lebih bagus dari Kampung Deret.
"Jadi kalau memang itu tanah kamu, saya mau bangunin lebih dari kampung deret. Kalau memang ada bukti, saya mau bangun apartemen buat kamu. Kasih sertifikat, lebih untung daripada kampung deret dong?" katanya.
Namun menurut Ahok, pemukiman liar yang ada saat ini hampir semua tidak memiliki sertifikat. Hal itu, kata Ahok, terlalu berisiko bagi Pemprov DKI apabila harus merapihkan rumah mereka.
"Jadi Jakarta itu sekarang masalahnya dudukin rumah orang, rumah orang itu ada di atas tanahnya orang, itu aja. Saya nggak pernah bilang stop kampung deret lho. Saya bilang masyarakat kalau mau kampung deret boleh, apartemen 1 1/2 kali boleh. Tapi tanah kamu," jelas Ahok.
TERPOPULER
