Suara.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Paser, Kalimantan Timur mengusulkan revisi Peraturan Daerah yang mengatur praktek prostitusi di daerah itu. Kepala Satpol PP Kabupaten Paser Muhammad Sidik, saat dihubungi di Tanah Grogot, Jumat (22/4/2016) mengatakan, Perda yang mengatur praktek prostitusi di daerah itu sudah tidak efektif lagi dan perlu dilakukan revisi.
"Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Penganggulangan Prostitusi saat ini, sudah tidak efektif lagi sehingga harus dilakukan perubahan," kata Muhammad Sidik.
Satpol PP Paser kata Sidik telah berkonsultasi dengan Kementrian Hukum dan HAM terkait revisi perda itu pada saat Rakornis Satpol PP di Berau, beberapa waktu lalu.
"Kemenkum HAM sangat menyetujui ide itu dan siap memfasilitasi perubahan tersebut," ujar Sidik.
Ketidakefektifan Perda tersebut menurut Sidik dikarenakan sanksi yang diberikan tidak mencakup semua pelaku yang berperan dalam lokalisasi, sehingga tidak adanya efek jera.
"Perda yang saat ini berjalan tidak ada sanksi untuk mucikari, penyedia bangunan juga tidak diatur sehingga sanksi hanya diberikan pada Pekerja Sek Komersial (PSK) nya saja. Itupun hanya didenda Rp200 ribu," tutur Sidik.
Dengan adanya revisi Perda itu, katanya, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada penyedia bangunan, mucikari dan PSK nya.
"Penyedia bangunan seharusnya bisa dihukum minimal 5 tahun penjara denda minimal Rp50 juta begitu juga dengan yang lainnya. Dengan begitu mereka sudah tidak berkeinginan lagi beroperasi di wilayah Kabupaten Paser," ujar Sidik.
Satpol PP Paser diakui Sidik, sering kesulitan saat akan melakukan razia di tempat-tempat prostitusi dikarenakan adanya oknum Satpol PP yang membocorkan informasi.
"Razia yang kami laksanakan tahun lalu sering bocor. Saat kami datang, semua warung-warung tutup sepi ditinggal pergi. Ke depan, kami akan mengatur strategi baru dengan melakukannya tanpa rencana. Jadi langsung dadakan, kemudian mobil yang digunakan juga bukan kendaraan petugas Satpol PP," pungkas Sidik. (Antara)
TERPOPULER
