Suara.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menyayangkan sikap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dia nilai tak mengedepankan dialog sebelum menertibkan pemukiman warga yang berdiri di ruang terbuka hijau.
"Ya karena ada rekomendasi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang mengatakan semua pihak itu harus duduk sama-sama. Kemudian baru dinegosiasikan kembali sama warga agar menguntungkan kedua belah pihak," kata Yusril di kantornya, Kota Kasablanka Mall, Tower A, lantai 19, Jalan Casablanca 88, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/4/2016).
"Kalau tidak menguntungkan satu pihak ya disesuaikan. Tapi asal kita tidak melanggar hukum aja," Yusril menambahkan.
Sikap Ahok yang terlihat selama ini, menurut Yusril, menunjukkan pemimpin yang tidak dekat dengan rakyat.
Yusril yang berhasrat menjadi gubernur Jakarta periode 2017-2022 juga menyayangkan sikap Ahok yang tidak mempercayai hasil audit BPK mengenai pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat.
"Tapi kalau Ahok, kan sebaliknya bahwa Bantargebang dia pakai BPK, Sumber Waras dia bilang BPK-nya ngaco. Jadi pada intinya dari saya sih memang persoalan-persoalan seperti ini harus dibicarakan dan dimusyawarahkan," katanya.
Yusril juga kecewa dengan sikap Ahok dalam menangani polemik pengelolaan sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang berujung pada terancamnya perusahaan PT. Godang Tua Jaya dan PT. Navigat Organic Energy Indonesia.
Menurut Yusril seharusnya Ahok mengedepankan jalur dialog.
"Pak Ahok disuruh ke Bantargebang aja nggak, berani padahal rakyat. Coba Pak Ahok minta dukungan tanda tangan KTP di Bantargebang kan ramai juga," kata Yusril.
