Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kurniawan sebagai saksi untuk tersangka mantan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti. Damayanti terjerat kasus dugaan suap terkait pembangunan infrastruktur jalan di Seram Maluku yang merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DWP," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (29/4/2016).
Pemeriksaan terhadap Kurniawan merupakan hasil pengembangan dari keterangan Komisaris PT. Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ketika itu, Aseng menyebutkan bahwa Kurniawan pernah memeras meminta uang kepada Aseng sebesar Rp3 miliar. Uang tersebut, katanya, untuk mengamankan Aseng agar tidak dijerat KPK.
"Uang itu untuk pengamanan dari incaran KPK, karena menurut dia, saya sudah diincar KPK, jadi saya percaya saja," kata Aseng.
Tapi, Aseng tidak mengetahui apakah uang yang diserahkan dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat itu sudah diberikan kepada KPK atau tidak ketika itu.
"Saya tidak tahu, apakah uangnya sudah diberikan ke KPK atau belum," kata Aseng.
Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan tujuh tersangka, selain Damayanti, juga anggota Komisi V dari Fraksi PAN Andi Taufan Tiro dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX wilayah Maluku dan Maluku Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Amran HI Mustary.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DWP," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (29/4/2016).
Pemeriksaan terhadap Kurniawan merupakan hasil pengembangan dari keterangan Komisaris PT. Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ketika itu, Aseng menyebutkan bahwa Kurniawan pernah memeras meminta uang kepada Aseng sebesar Rp3 miliar. Uang tersebut, katanya, untuk mengamankan Aseng agar tidak dijerat KPK.
"Uang itu untuk pengamanan dari incaran KPK, karena menurut dia, saya sudah diincar KPK, jadi saya percaya saja," kata Aseng.
Tapi, Aseng tidak mengetahui apakah uang yang diserahkan dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat itu sudah diberikan kepada KPK atau tidak ketika itu.
"Saya tidak tahu, apakah uangnya sudah diberikan ke KPK atau belum," kata Aseng.
Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan tujuh tersangka, selain Damayanti, juga anggota Komisi V dari Fraksi PAN Andi Taufan Tiro dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX wilayah Maluku dan Maluku Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Amran HI Mustary.
Dan dari tujuh tersangka tersebut, baru berkas Abdul Khoir yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini, proses sidang sudah memasuki tahap pemeriksaan saksi.
Dan dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan Abdul Khoir, nama Andi Taufan dan Amran muncul setelah Abdul Khoir dinyatakan menyuap Damayanti sebesar Rp4,28 miliar untuk meloloskan proyek program aspirasi DPR yang disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.
Abdul Khoir didakwa menyuap anggota Komisi V lain yakni Andi Taufan Tiro, Musa Zainuddin, dan Budi Supriyanto serta Amran dengan jumlah seluruhnya Rp21,8 miliar, 1,6 juta dolar Singapura, dan 72,7 ribu dolar Amerika untuk meloloskan proyek.
Jaksa kemudian mendakwa Abdul Khoir dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Dan dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan Abdul Khoir, nama Andi Taufan dan Amran muncul setelah Abdul Khoir dinyatakan menyuap Damayanti sebesar Rp4,28 miliar untuk meloloskan proyek program aspirasi DPR yang disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.
Abdul Khoir didakwa menyuap anggota Komisi V lain yakni Andi Taufan Tiro, Musa Zainuddin, dan Budi Supriyanto serta Amran dengan jumlah seluruhnya Rp21,8 miliar, 1,6 juta dolar Singapura, dan 72,7 ribu dolar Amerika untuk meloloskan proyek.
Jaksa kemudian mendakwa Abdul Khoir dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
