Komite Etik Golkar Diminta Gugurkan Pencalonan Setya Novanto

Pebriansyah Ariefana, Agung Sandy Lesmana

Minggu, 08 Mei 2016 | 16:41 WIB
Komite Etik Golkar Diminta Gugurkan Pencalonan Setya Novanto
Ketua Fraksi Golkar DPR Setya Novanto [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]

Suara.com - Barisan Pemuda-Mahasiswa (BPM) NTT Peduli Golkar mendesak komite etik Partai Golkar untuk membatalkan pencalonan Setya Novanto dalam bursa calon ketua umum. Hal ini disampaikan lantaran Novanto dianggap memiliki rekam jejak yang tidak baik selama berkancah di dunia politik.

"Akan diupayakan, kita akan dorong terus," kata Ketua BP NTT Peduli Golkar Guche Montero saat menggelar konferensi pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/5/2016).

Alasan menuntut Novanto digugurkan dalam pencalonan ketua umum Partai Golkar. Sebab, kata Guche, basis daerah pemilhan Novanto ada di NTT. Menurutnya, selama menjadi anggota DPR belum ada kontribusi yang konkret bagi warga NTT.

"Jadi pak Setnov itu basis kami, kalau punya cacat hukum dan politik kenapa dipertahankan. Jadi itu masyarakat minor yang dikorbankan. Itu menjadi penilaian," kata dia.

Dia meminta mekanisme dalam pencalonan ketua umum partai Golkar nantinya bisa melahirkan pemimpin partai yang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Selain itu, dia berharap, nama-nama yang telah masuk dalam bursa pencalonan tidak memiliki rekam jejak yang buruk baik di aspek hukum maupun politik.

"Kita mengharapkan mekanisme yang kredibel. Misalnya tidak ada kader-kader yang cacat," kata dia.

Menurut dia juga jika Novanto maju sebagai sebagai caketum merupakan kemunduran bagi kredibilitas dan integritas partai Golkar. Dia menuding Novanto korupsi.

"Perilaku koruptif dan konspiratif yang menyeret mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto sebagai punggawa 'Pohon Beringin' menjadi tamparan keras ke wajah Partai dan juga institusi negara," kata Guche.

"Kami mendesak agar perilaku cacat seperti ini tidak dapat ditolerir guna pemulihan kredibilitas dan integritas Partai Golkar di mata publik," kata dia.

Dia berharap adanya seruan ini bisa menjadi rekomendasi kepada internal Partai Golkar untuk bisa memilih caketum yang tidak memiliki kecacatan dalam aspek hukum maupun politik.

"Mendorong re-transformasi kepemimpinan di tubuh Partai Golkar dengan tidak memilih pemimpin yang sudah jelas memiliki track record negatif baik cacat politik maupun hukum akibat perilaku koruptif dan nepotis," kata dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Presiden Pastikan Hadiri Munaslub Golkar

Presiden Pastikan Hadiri Munaslub Golkar

News | Minggu, 08 Mei 2016 | 06:49 WIB

Unggul Secara Finansial, Setnov Masih Harus Penuhi 3 Faktor Lain

Unggul Secara Finansial, Setnov Masih Harus Penuhi 3 Faktor Lain

News | Sabtu, 07 Mei 2016 | 17:21 WIB

Akbar Tandjung Tolak Iuran Caketum Golkar Rp1 Miliar

Akbar Tandjung Tolak Iuran Caketum Golkar Rp1 Miliar

News | Sabtu, 07 Mei 2016 | 13:55 WIB

Terkini

Bahlil Beri Tugas Baru Lemigas Urus Impor Minyak dan LPG, Targetkan Pasokan Nasional Lebih Terjamin

Bahlil Beri Tugas Baru Lemigas Urus Impor Minyak dan LPG, Targetkan Pasokan Nasional Lebih Terjamin

Bisnis | Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:45 WIB

Tunda Kenaikan Gaji Kepala Daerah! Korupsi Itu Soal Integritas, Bukan Kurang Penghasilan

Tunda Kenaikan Gaji Kepala Daerah! Korupsi Itu Soal Integritas, Bukan Kurang Penghasilan

News | Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:36 WIB

Industri Kecantikan Indonesia Makin Bergairah, Inovasi dan Teknologi Jadi Kunci Persaingan

Industri Kecantikan Indonesia Makin Bergairah, Inovasi dan Teknologi Jadi Kunci Persaingan

Lifestyle | Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:26 WIB

Dari Kulit hingga Tekstil Ramah Lingkungan, Tren Fashion Masa Depan Makin Berkelanjutan

Dari Kulit hingga Tekstil Ramah Lingkungan, Tren Fashion Masa Depan Makin Berkelanjutan

Lifestyle | Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:16 WIB

Wali Kota Solo Tegaskan Tak Toleransi Miras Ilegal, Empat Outlet Ditutup

Wali Kota Solo Tegaskan Tak Toleransi Miras Ilegal, Empat Outlet Ditutup

Jawa Tengah | Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:06 WIB

Dari AI hingga Alat Diagnostik Presisi, Inovasi Teknologi Dorong Deteksi Penyakit Lebih Cepat

Dari AI hingga Alat Diagnostik Presisi, Inovasi Teknologi Dorong Deteksi Penyakit Lebih Cepat

Health | Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:05 WIB

Watak Weton Rabu Pon Milik Presiden Prabowo Subianto, Simak Kelebihan dan Kekurangannya

Watak Weton Rabu Pon Milik Presiden Prabowo Subianto, Simak Kelebihan dan Kekurangannya

Lifestyle | Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:05 WIB

BPS Ungkap Penjualan Truk hingga Pikap Melonjak 38,76%

BPS Ungkap Penjualan Truk hingga Pikap Melonjak 38,76%

Bisnis | Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:05 WIB

Mendagri Siapkan Tiga Langkah Sebagai Solusi Operasional Gaji Pegawai Pemda

Mendagri Siapkan Tiga Langkah Sebagai Solusi Operasional Gaji Pegawai Pemda

News | Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:02 WIB

BRI Dukung Optimalisasi Dana SAL, Perkuat Penyaluran Kredit ke Sektor Produktif

BRI Dukung Optimalisasi Dana SAL, Perkuat Penyaluran Kredit ke Sektor Produktif

Sulsel | Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:01 WIB

×