Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung sangat menyayangkan persyaratan yang diatur oleh Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa(Munaslub) yang mewajibkan bakal calon Ketua Umum Golkar memberikan uang dengan besaran minimal Rp1 miliar. Dia mengatakan bahwa dirinya sangat tidak setuju dengan kebijakan tersebut karena dapat membahayakan bagi perkembangan bagi partai Golkar ke depannya.
"Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan, saya tetep konsisten saya tidak setuju dengan ketentuan kontribusi Rp 1 Miliar. Karena itu akan jadi preseden bagi Golkar sendiri," kata Akbar di Gado-Gado Boplo Jalan Gereja Theresia Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu(7/5/2016).
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa dalam memutuskan kebijkan yang juga menjadi penyebab dua orang bakal Cakeum Golkar belum diloloskan tersebut, dirinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar tidak dilibatkan sama sekali oleh Steering Committee (SC). Namun, meskipun begitu dia tetap menyampaikan pandangannya, yang pada akhirnya juga tidak didengar oleh SC yang diketuai oleh Nurdin Halid.
"Saya tidak dalam posisi menyampaikan, tapi saya sudah menyampaikan pikiran-pikiran saya. Saya yakin tim komite tahu itu, kepada anggota tim SC sudah saya sampaikan.Dengan kata lain sebetulnya SC sudah tahu, tapi yang official memang tidak. Memang kami juga tidak diminta secara resmi sebagai ketua dewan pertimbangan, tapi sebetulnya kami sudah bicara di interen kami," kata Akbar.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa kalau angka Rp1 Miliar itu diterapkan dalam pemilihan Ketua Umum, maka bukan tidak mungkin praktek serupa akan berlanjut ke tingkat yang berada di bawahnya. Dan hal tersebutlah yang dikatakannya sangat dikhawatirkan merusak partai Golkar kedepannya.
"Kalau di pusat Rp1 Miliar, bisa saja nanti musyawarah daerah tingkat satu Rp500 juta, dan kemudian musyawarah daerah tingkat dua Rp200 juta, bukan tidak mungkin musyawarah daerah tingkat kecamatan bisa Rp100 juta," kata Akbar.
Jika hal tersebut terus berlangsung, menurutnya akan sangat sulit bagi Golkar bisa diterima di masyarakat. Pasalnya, ada kesulitan yang muncul dalam menjelaskannya,sehingga masyarakat bisa menerimanya.
"Kalau itu bisa kejadian, kalau itu jadi budaya di Partai Golkar, gimana kita bisa menjelaskan kepada publik? bagaimana Partai Golkar bisa kita pertahankan citranya, imagenya, kalau tidak mau dilihat bahwa Golkar itu hanya urusannya soal uang semata-mata," tutup mantan Ketua DPR RI tersebut.
