Suara.com - Selandia Baru ternyata diketahui sebagai salah satu negara favorit bagi jutawan Amerika Latin untuk menyembunyikan hartanya dengan jalan mendirikan perusahaan cangkang (shell company). Hal tersebut terungkap dalam laporan media setempat, usai menganalisa lebih dari 61.000 dokumen terkait Selandia Baru dalam "Panama Papers", dokumen rahasia yang dibocorkan dari firma hukum Panama, Mossack Fonseca.
Lansiran Reuters, mengutip hasil investigasi gabungan Radio New Zealand, TVNZ, dan jurnalis investigasi Nicky Hager, Mossack Fonseca sudah sejak tahun 2013 menjadikan Selandia Baru sebagai salah satu yurisdiksi mereka. Mossack Fonseca gencar mempromosikan negara di kawasan Pasifik selatan itu sebagai tempat yang bagus untuk berbisnis, lantaran membebaskan pajak, menjamin kerahasiaan pengusaha, serta keamanan hukum.
Disebutkan pula, kolega utama Mossack Fonseca di Selandia Baru adalah Robert Thompson, salah satu pendiri dan direktur akuntan firma Bentleys New Zealand, cabang Mossack Fonseca di Selandia Baru. Nama Thompson tercantum di lebih dari 4.500 dokumen "Panama Papers".
Ketika dikonfirmasi, Thompson mengaku firma yang ia dirikan tidak membantu orang-orang kaya menyembunyikan aset mereka secara ilegal. Ia juga mengklaim, pendirian trust di Selandia Baru tidak ditujukan untuk mengemplang pajak.
"Saya pikir asumsi bahwa seluruh trust asing di Selandia Baru digunakan untuk tujuan ilegal adalah tidak berdasar," kata Thompson kepada Radio New Zealand.
Bulan lalu, pemerintah Selandia Baru mengatakan bakal meninjau trust asing yang ada di negaranya, setelah Panama Papers menyoroti kerapuhan kerangka hukum negaranya dalam hal pembebasan pajak. Perdana Menteri Selandia Baru John Key membantah bahwa aksi pengemplangan pajak internasional marak terjadi di negaranya.
Seperti diketahui, banyak sekali nama besar yang terseret dokumen "Panama Papers". Tak hanya Perdana Menteri Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, yang mundur setelah diketahui memiliki kekayaan di negara surga pajak, atau nama sejumlah rekan Presiden Rusia Vladimir Putin, sejumlah nama pejabat Republik Indonesia pun ikut tercantum dalam "Panama Papers", termasuk Menteri Koordinator Politik Hukum, Keamanan Luhut Pandjaitan, dan Ketua BPK Harry Azhar, serta sejumlah pengusaha kaya tanah air.
TERPOPULER
