REGIONAL:
- Pratikno akan melakukan evaluasi total sistem pengawasan tempat penitipan anak nasional pasca kasus kekerasan di Yogyakarta.
- Pemerintah pusat berkoordinasi dengan kepolisian untuk menegakkan hukum serta memberikan pendampingan psikologis bagi korban dan orang tua anak.
- Kemenko PMK akan segera melakukan asesmen ulang regulasi operasional serta mendorong pemerintah daerah memperketat pengawasan di wilayahnya.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan pemerintah akan segera melakukan evaluasi total terhadap sistem pengawasan tempat penitipan anak (daycare) di seluruh Indonesia.
Langkah ini diambil menyusul terbongkarnya kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak yang terjadi di sebuah daycare Little Aresha di Yogyakarta baru-baru ini.
Disampaikan Pratikno, bahwa kejadian tersebut telah menjadi perhatian serius di tingkat pusat. Pihaknya mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Kapolda DIY untuk memastikan penegakan hukum berjalan tegas.
Menko PMK menegaskan bahwa isu perlindungan anak dan pendidikan merupakan perintah langsung dari Presiden untuk dikawal secara serius.
Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada proses hukum, melainkan juga pada penguatan sistem pencegahan. Tujuannya agar kasus serupa tidak terulang kembali di wilayah lain.
"Dari sisi kami di Kemenko PMK dengan di Kemendikdasmen dan juga Kemenag, kita koordinasi untuk mencegah hal-hal semacam ini tidak terjadi ke depan. Jadi kejadian ini memprihatinkan kita semua," kata Pratikno ditemui awak media di UGM, Senin (27/4/2026).
Sebagai tindak lanjut jangka pendek, Pratikno menginstruksikan adanya pendampingan psikologis bagi para korban.
Pemerintah akan bersinergi dengan Pemkot Yogyakarta dan Pemda DIY untuk memfasilitasi proses pemulihan trauma bagi anak maupun orang tua.
"Jadi kita harapkan ada trauma healing bagi anak juga bagi orang tua," kata dia.
Lebih lanjut, Kemenko PMK segera menjadwalkan rapat koordinasi lintas kementerian dalam waktu dekat untuk melakukan asesmen ulang terhadap regulasi operasional daycare secara nasional.
Pihaknya turut mendorong agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam melakukan pengawasan rutin di wilayah masing-masing.
"Kami akan melakukan rapat koordinasi untuk mereview ini secepatnya. Jadi kita tentu saja mengharapkan pemerintah daerah lebih aktif ya," tegasnya.
Pemerintah berharap penguatan sistem pengawasan ini dapat mengembalikan rasa aman bagi para orang tua pekerja yang menitipkan anak-anak mereka.
"Dan juga sistem ke depan yang kita harus perkuat untuk mencegah hal ini tidak terjadi lagi," tandasnya.
TERPOPULER