Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali membantah isu penggusuran Kalijodo pada 18 Februari 2016 dibiayai PT. Agung Podomoro Land (Tbk)
"Jadi kita penggusuran itu ada dana dari kami, Rp250 ribu buat yang bantu, TNI dan Polri," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/5/2016).
Menurut isu yang beredar swasta turut berkontribusi dalam penertiban tersebut dan bakal dibarter dengan pemotongan biaya kontribusi tambahan pulau reklamasi di Teluk Jakarta.
Ahok menjelaskan uang untuk mendanai penertiban memang tidak diberikan secara langsung ke TNI dan Polri, melainkan dilakukan melalui transfer.
"Kita nggak mau tarik uang kontan. Ada uang Rp38 ribu di dalamnya uang makan. Kita transfer ke satuan mereka," kata Ahok.
Dalam APBD DKI 2016 tercantum dalam mata anggaran Satpol PP soal dana penertiban. Untuk belanja makan dan minum kegiatan penertiban dan pengawasan sekitar Rp584 juta per tahun. Angka ini termasuk ke dalam beberapa jenis penertiban PMKS dan penertiban peredaran minuman beralkohol.
Sedangkan untuk alat berat pada penertiban Kalijodo, Ahok mengaku menggunakan alat milik Dinas Pekerjaan Umum DkI Jakarta.
Kawasan Kalijodo yang saat ini sudah rata dengan tanah, nantinya akan dibangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak hingga arena bermain. Ahok mengatakan dana pembangunannya bukan dari APBD DKI, melainkan kerjasama dengan PT. Sinarmas Land.
