Suara.com - Komisi V DPR yang membidangi perhubungan dan transportasi meminta pemerintah untuk mengevaluasi maskapai-maskapai yang bermasalah.
Hal ini menyusulnya, insiden terjadinya salah menurunkan penumpang asing oleh dua maskapai, yakni Lion Air dan Air Asia di Bandara Ngurah Rai, Denpasar dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta.
"Saya fikir pemerintah harus mengevaluasi, pemerintah harus melihat ada maskapai yang berulang-ulang melakukan kesalahan," ujar Anggota Komisi V dari Fraksi Nasdem Syarif Abdullah Alkadrie di Gedung Nusantara I, DPR, Jakarta, Kamis (19/5/2016).
Tidak hanya itu, pemerintah harus memberi sanksi yang tegas kepada maskapai-maskapai yang sering bermasalah. Adapun insiden lainnya seperti masalah delay, juga belum lama ini, yakni insiden pesawat Batik Air Boeing 737-800 NG yang bersenggolan dengan pesawat Transnusa ATR 42-600 PK-TNJ di landasan pacu Bandara Halim.
"Sekarang terjadi lagi insiden tersebut. Ini harus ada peringatan keras, supaya tidak ada hal yang serupa. Harus diperiksa juga motifnya apa," imbuhnya.
Lebih lanjut kata Syarif, kesalahan-kesalahan maskapai pesawat harus menjadi perhatian semua pihak, agar insiden tersebut tidak terjadi di maskapai lainnya.
Oleh karena itu pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi. Jika dua maskapai yakni Lion Air dan Air Asia masih melakukan kesalahan, pemerintah harus mencabut izinnya.
"Kesalahan ini harus jadi perhatian kita, jangan sampai membawa virus ke maskapai lainnya untuk melakukan hal serupa. Kalau tidak diberikan sanksi yang tegas, maskapai yang lain akan melakukan hal serupa dan ini bahaya," kata Syarif.
Dirinya menambahkan, Komisi V berencana akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pehubungan dan perusahaan penerbangan yakni Lion Air dan Air Asia.
"Hari ini kita akan rapat internal, salah satu agendanya kita akan usulkan untuk mengundang Kemenhub dan perusahaan penerbangan untuk kita minta tanggapan soal insiden tersebut," ungkapnya.
