Suara.com - Jaksa Penuntut Umum pada KPK mengabulkan pengajuan terdakwa Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, sebagai "justice collaborator" (JC). Abdul merupakan tersangka kasus suap terhadap anggota Komisi V DPR terkait proyek pembangunan jalan di Maluku
"Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan. "Justice collabolator" telah disetujui pimpinan KPK pada 16 Mei 2016," kata Jaksa Kristanti Yuni Purnawanti saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat Senin (23/5/2016).
Selain itu, jaksa menilai Abdul telah kooperatif selama berlangsung proses penyidikan di KPK. Keterangan Abdul juga dianggap sangat membantu KPK untuk bisa mengungkap pihak lain dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari hal tersebut menjadi dasar bagi Jaksa KPK untuk memberikan keringangan terhadap Abdul.
Jaksa telah menuntut Abdul pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara. Abdul juga dituntut membayar denda Rp 200 juta subsidair lima bulan penjara.
Dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan, Abdul Khoir dinyatakan menyuap mantan anggota DPR Komisi V Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp4,28 miliar untuk meloloskan proyek program aspirasi DPR yang disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.
Abdul Khoir juga didakwa menyuap anggota Komisi V lain yakni Andi Taufan Tiro, Musa Zainuddin, dan Budi Supriyanto serta Amran dengan jumlah seluruhnya Rp21,8 miliar, 1,6 juta dolar Singapura, dan 72,7 ribu dolar Amerika untuk meloloskan proyek.
Jaksa kemudian mendakwa Abdul Khoir dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
TERPOPULER
