Jadi "Justice Collaborator" Ini Harapan Penyuap Damayanti Cs

Suara.com - Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir berharap bisa terbebas dari jeratan hukum setelah Jaksa Penuntut Umum pada KPK yang menuntut dirinya pidana 2,5 tahun penjara. Abdul Khoir juga dituntut membayar denda uang sebesar Rp200 juta subsider pidana lima bulan penjara.

Alasan Abdul meminta bebas dari tuntutan Jaksa yakni lantaran dirinya bersedia menjadi "justice collaborator" (JC) atau saksi pelaku agar bisa membantu KPK mengusut dugaan pihak lain terkait korupsi yang telah menyeretnya.

"Harapannya saya bisa dibebaskan," kata dia setelah menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (23/5/2016).

Pada kesempatan yang sama, Khaerudin Masaro selaku kuasa hukum terdakwa, menilai seharusnya jaksa tidak menuntut kliennya pidana penjara 2,5 tahun lantaran bersedia menjadi JC.

Dia sendiri berharap Majelis Hakim pengadilan Tipikor bisa mempertimbangkan soal pengajuan kliennya sebagai JC dalam sidang putusan.

Dia menambahkan, nantinya kliennya juga akan mengajukan pledoi atau pembelaan dalam sidang berikutnya. Menurutnya dalam pengajuan pledoi tersebut, kliennya akan membeberkan sanggahan atas sangkaan KPK terkait dugaan suap tersebut.

"Salah satunya kan itu tidak ada kerugian negara," kata dia.

Dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan Abdul Khoir dinyatakan menyuap mantan anggota DPR Komisi V Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp4,28 miliar untuk meloloskan proyek program aspirasi DPR yang disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Abdul Khoir didakwa menyuap anggota Komisi V lain yakni Andi Taufan Tiro, Musa Zainuddin, dan Budi Supriyanto serta Amran dengan jumlah seluruhnya Rp21,8 miliar, 1,6 juta dolar Singapura, dan 72,7 ribu dolar Amerika untuk meloloskan proyek.

Jaksa kemudian mendakwa Abdul Khoir dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.