Menteri Susi Dorong Pencurian Ikan Jadi Jenis Kejahatan Transnasi

Suara.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong kejahatan perikanan sebagai kejahatan transnasional perikanan terorganisir dalam konferensi internasional tentang kejahatan dan peradilan pidana (CCPJC) di Wina, Austria, Senin (23/5/2016).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hadir dalam forum tersebut sebagai Ketua Delegasi Indonesia. Kata dia, penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur telah terbukti menjadi pintu masuk kejahatan perikanan dan kejahatan terkait perikanan. Misalnya tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan dan perdagangan obat-obatan terlarang, flora dan fauna yang dilindungi dan terancam punah, serta barang-barang impor ilegal, tindak pidana pencucian uang, pemalsuan dokumen dan tindak pidana korupsi.

Pemerintah Indonesia terus mendorong negara-negara di dunia untuk melakukan langkah konkret dalam memberantas kejahatan perikanan dan kejahatan terkait perikanan secara efektif. Caranya dengan meningkatkan kerjasama internasional melalui peningkatan kapasitas secara nasional, regional dan internasional.

Selain itu, upaya untuk memperjuangkan kejahatan perikanan sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir merupakan salah satu upaya untuk menjaga visi Pemerintah Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Austria, Rachmat Budiman menjelaskan peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui bantuan teknis dari dan kepada negara lain dalam rangka memperkuat pelaksanaan instrumen internasional.

Selain dari KKP, turut hadir sebagai delegasi Indonesia antara lain Koordinator Staf Khusus Satgas 115, Mas Achmad Santosa, anggota Satgas 115, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI-AL.

Forum CCPCJ merupakan satu-satunya forum rutin tahunan di bawah koordinasi UNODC (Kantor Pemberantasan Kejahatan dan Narkoba PBB) yang mempunyai mandat untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam memberantas kejahatan nasional dan transnasional, termasuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem administrasi peradilan pidana.

Forum ini dinilai KKP sangat tepat bagi negara-negara di dunia untuk bertukar pengalaman, keahlian dan informasi demi mengembangkan strategi nasional dan internasional serta mengidentifikasi isu-isu utama dalam pemberantasan kejahatan.

Dalam forum internasional ini, Indonesia hadir sebagai negara pelopor dalam pemberantasan kejahatan transnasional perikanan yang terorganisir. (Antara)