Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Edhy Prabowo menegaskan pihaknya mendukung semangat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk memerangi pencurian ikan dan menjaga kedaulatan perikanan di Indonesia. Namun ia meminta Susi juga memikirkan para nelayan yang terkena dampak dari kebijakan Menteri Susi.
"Misal pelarangan cantrang (pukat harimau) dalam usaha penangkapan ikan, apa solusi dari pemerintah kepada nelayan yang memang selama ini tidak punya alat lain," kata Edhy saat dihubungi oleh Suara.com, Selasa (19/4/2016).
Edhy yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI tersebut menegaskan bahwa DPR tentu akan mendukung sepenuhnya kebijakan Menteri Susi selama positif bagi usaha perikanan Indonesia. Persoalannya, berbagai kebijakan Susi mendapat protes baik dari kalangan nelayan maupun pengusahaa yang bergerak di sektor perikanan. "Ini yang seharusnya pemerintah bisa duduk bersama untuk mencari solusinya. Jangan seperti sekarang, seolah-olah jadi main kuat-kuatan," ujar Edhy.
Berbagai kebijakan Menteri Susi memang mendapat kritik tajam dari banyak pihak. Pemberlakuan kebijakan Kementerian Kelautan antara lain moratorium kapal asing, pelarangan transhipment (bongkar muatan ikan hasil tangkapan di tengah laut , pelarangan penggunaan cantrang dan pengaturan sertifikasi kapal disebut banyak merugikan sejumlah nelayan maupun pengusaha.
Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat menegur keras Menteri Susi melalui surat. Menurutnya, selain hasil produksi pengolahan ikan, kegiatan ekspor di wilayah Maluku dan Sulawesi Utara menurun akibat kebijakan Susi. Kalla menyebutkan, di Ambon produksi pengolahan ikan hanya 30 persen dari kapasitas. Di Tual bahkan produksi berhenti sama sekali. Akibatnya, terdapat 10.800 orang yang dirumahkan dari total 12.848 orang yang terdata sebagai pekerja di industri pengolahan ikan pada 2014. Sementara itu, nilai ekspor provinsi Maluku menurun dari 173,58 juta Dolar Amerika Serikat (AS) pada 2014 menjadi 44,79 juta Dolar AS pada tahun 2015.
