Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi penasaran dengan kinerja puluhan puluhan ketua RT dan RW yang siang tadi mengadu ke Komisi A DPRD DKI Jakarta dan mencangam akan mundur apabila tetap diharuskan melaporkan kinerja mereka via aplikasi Qlue.
"Saya belum cek nih RT dan RW yang ngoceh. Itu banyak nggak penjualan PKL, kios-kios, lapak-lapak yang dia pungut," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/5/2016).
Soalnya, Ahok mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya oknum pengurus RT dan RW yang nyambi jual beli lapak pedagang serta menerima uang dari acara-acara yang diselenggarakan warga.
"Saya temukan ada oknum RW lho yang bikinin lapak Rp1,5 juta satu kios di Jakarta Barat," kata Ahok.
Siang tadi, puluhan pengurus RT dan RW mendatangi Komisi A DPRD dan menganggap perubahan sistem pemberian uang gaji atau operasional untuk mereka melalui laporan Qlue hanya membuat susah. Mereka keberatan karena tidak semua pengurus paham memakai telepon pintar.
Seperti diketahui, saat ini, pemberian uang gaji buat ketua RT dan RW didasarkan pada laporan kinerja mereka lewat aplikasi Qlue. Dengan demikian kinerja mereka menjadi terukur dan transparan. Pendapatan mereka sekarang akan sangat tergantung dari laporan kinerja. Para ketua RT diminta mengirimkan minimal tiga laporan per hari, untuk masing-masing laporan dibayar Rp10 ribu. Sedangkan untuk ketua RW masing-masing laporan akan dibayar Rp12.500. Dengan demikian, untuk ketua RT yang rajin bisa mendapat gaji sebulannya Rp975 ribu, sementara ketua RW Rp1,2 juta.
Ahok menganggap para pengurus RT dan RW itu sedang mencari gara-gara dengannya.
"Jadi kita mau ribut nih? Udahlah kalau mau ribut jangan cari gue. Salah sasaran lu. Jadi saya juga bingung, kamu mau jadi RT/RW itu mau ngapain sih sebenarnya? Kan mau ngurusin masyarakat, warga. Lalu anda masih mau ngotot, nggak mau bantu? Ya sudah jangan jadi RT RW," kata Ahok.
Qlue tak lain adalah aplikasi untuk menampung semua permasalahan yang disampaikan warga Jakarta. Mereka bisa melaporkan lewat tulisan maupun foto ke dalam aplikasi tersebut.
Laporan tersebut nanti akan masuk ke web smartcity.jakarta.go.id dan Cepat Respons Opini Publik.
Itu sebabnya, aparat pemerintah harus mendownload aplikasi tersebut, terutama pengurus RT dan RW, agar bisa memantau laporan warganya.
Dan Ahok lewat Qlue pula, Ahok bisa memantau kinerja aparat di bawah, apakah mereka menindaklanjuti laporan warga atau hanya membiarkannya.
"Kalau lurah tidak menindaklanjuti laporan warga, artinya masih warna merah, siap-siap saya ganti lurahnya. Begitu juga kalau Ketua RT/ RW malas, lurah juga bisa memecat," kata Ahok beberapa waktu yang lalu.
TERPOPULER
