Tim perumus telah menyerahkan hasil rekomendasi Simposium Nasional Tragedi 1965 untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu kepada Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Namun sampai sekarang hasil rekomendasi itu belum juga disampaikan kepada publik.
Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan dikonfirmasi mengenai hal itu mengaku bahwa pihaknya masih mengkaji hasil rekomendasi tersebut.
"Belum lah, tunggu dulu lah," kata Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/5/2016).
Luhut menuturkan, hasil rekomendasi Simposium Tragedi 65 yang telah diselenggarakan beberapa waktu lalu yang menghadirkan korban dan purnawirawan TNI yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat itu akan diumumkan setelah Simposium tandingan. Simposium tandingan tentang penolakan penyelesaian kasus HAM 65 yang dimotori oleh kelompok purnawirawan TNI akan berlangsung pada 1-2 Juni mendatang.
"Ya nantilah, karena besok kan ada Simposium lagi," ujar dia.
Luhut mengaku telah diberitahu oleh panitia Simposium tandingan tersebut dan akan menghadirinya.
"Datanglah," tutur dia.
Seperti diketahui, Simposium tandingan itu didukung oleh Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu yang mana menolak penyelesaian panggaran HAM 65. Sikap Ryamizard tersebut bertolak belakang dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang menginginkan penyelesaian tragedi 65.
