Masyarakat Bisa Gugat Jika Tak Setuju dengan UU Pilkada Baru

Suara.com - Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf mempersilakan masyarakat melakukan judicial review terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang mengharuskan anggota dewan mundur ketika maju dalam pelaksanaan Pilkada.

"Bagi anggota DPRD dan masyarakat yang tidak setuju dan merasa dirugikan dengan UU Pilkada yang baru ini. Kami persilakan untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," kata Almuzzammil dalam pernyataannya, Jumat (3/6/2016).

PKS tidak setuju sikap pemerintah yang mengharuskan anggota DPR, DPD dan DPRD untuk mundur saat maju menjadi calon kepala daerah dengan alasan merujuk pada Putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015.  Selain itu, sikapnya ini sesuai dengan pandangan Mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie dan Mahfud MD.

Menurutnya, calon kepala daerah yang menjabat sebagai anggota dewan cukup mengambil cuti dan mundur dari jabatan pimpinan atau kelengkapan dewan.

"Jadi putusan MK itu hanya berlaku bagi PNS, TNI dan Polri yang berpotensi terganggu independensinya sebagai aparatur negara," kata dia.

Menurut pandanganya, perubahan UU Pilkada sangat penting untuk mengurangi penyalahgunaan kewenangan untuk meningkatkan kualitas demokrasi daerah lewat proses pergantian kepemimpinan dalam Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Jika yang dikhawatirkan adalah penyalahgunaan kewenangan yang bisa menganggu terselenggaranya Pilkada yang Luber dan Jurdil, maka kepala daerah incumbent jauh lebih berpotensi melakukan penyelewenangan daripada anggota DPR, DPD, dan DPRD," tuturnya.