Pemilik Warteg Nangis Dirazia Satpol, Jokowi Harus Lebih Peka

Suara.com - Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi, dan Sosial Rustam Ibrahim menyesalkan tindakan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Serang yang merazia dan menyita makanan dagangan di warung Tegal di bulan Ramadan.

"Rakyat yang berjualan di bulan puasa mungkin berharap dapat menambah uang Lebaran keluarga dan biaya pulang kampung; malah disita," tulis Rustam di akun Twitternya.

Rustam berharap Presiden Joko Widodo lebih peka dan lebih menaruh perhatian pada rakyatnya yang mengalami kesewenang-wenangan karena sikap intoleran atas nama agama.

"Apakah mereka tdk berfikir bhw ibu warteg yg berdagang itu mungkin sedang berusaha cari nafkah agar keluarga bisa berpuasa&lebaran dgn baik?" tulis Rustam.

Rustam mengatakan seharusnya buka atau tutup warung makan di bulan puasa merupakan kerelaan pribadi masing-masing.

"Mau tutup bagus tidak mau tutup terserah.Yg benar2 puasa tdk akan terganggu," kata Rustam.

Lebih jauh, Rustam menggagas kemungkinan Pemerintah Kota Serang menyediakan APBD dana pengganti penghasilan warga yang hilang selama bulan Ramadan.

"Bagaimana jika Pemda Serang sediakan dlm APBD dana pengganti penghasilan warga yg hilang selama sebulan demi menghormati warga yang puasa?"

Rustam berharap Presiden Jokowi benar-benar melindungi rakyatnya yang sedang mencari nafkah secara halal.

"Saya berharap Presiden @jokowi dapat melindungi rakyatnya yang ingin mencari nafkah dengan halal di bulan puasa, dari kekerasan aparat," katanya.

Video razia yang dilakukan Satpol PP di warteq milik ibu Saeni kini viral di media sosial. Dalam video tersebut, dia terlihat menangis melihat dagangannya disita petugas. Netizen mengecam keras tindakan aparat Pemerintah Kota Serang. Mereka mempertanyakan apa dasarnya warga tak boleh cari rezeki halal di bulan puasa.

Melalui media sosial Gubernur Banten Rano Karno menyadari peristiwa itu kini menjadi sorotan nasional dan banyak dikecam. Rano Karno mengimbau agar pemerintah kota dan pemerintah kabupaten melakukan langkah-langkah persuasif dan humanis dalam menegakkan aturan.

"Sy minta kpd seluruh pihak utk menahn diri &tdk mudh terpancing. sy sbgai gub.Banten mnyeslkan lngkah pendekatan yg cenderung represif," tulis Rano Karno.

Rano Karno mengatakan sosialisasi aturan dan law enforcement harus tetap memperhatikan pentingnya menegakkan keadilan dan merawat sisi kemanusiaan.