Geruduk Kementerian Diktisaintek, BEM SI Teriakan Tiga Dosa Perguruan Tinggi

Suara.com - Dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan melakukan aksi demonstrasi di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (4/5) sore.

Para mahasiswa tersebut mengacungkan kartu kuning kepada Wakil Menteri Diktisaintek, Fauzan, yang mendatangi massa aksi di luar gedung. Kartu itu disebut sebagai bentuk protes atas kinerja kementerian yang dinilai gagal menyentuh akar persoalan pendidikan.

Koordinator Jakarta BEM SI BSJB, Farizal Vasah Kautsar, menyebut aksi ini merupakan puncak kekecewaan mahasiswa terhadap pemerintah.

“Selama ini kami sudah memberikan kajian ilmiah apa yang menjadi permasalahan pendidikan secara fundamental. Berbicara mengenai tiga dosa besar perguruan tinggi, tetapi sampai sekarang tidak ada satu pun program dari kementerian yang berbicara pengentasan permasalahan terkait hal tersebut,” ujar Farizal saat orasi.

Tiga dosa besar perguruan tinggi yang dimaksud antara lain kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi. Ketiga persoalan ini dinilai masih marak terjadi tanpa penanganan sistemik dari pemerintah.

Selain itu, mahasiswa juga mengkritik pola kerja kementerian yang dianggap lebih banyak bersifat seremonial. Farizal menilai kegiatan yang dilakukan belum memberikan dampak nyata bagi sivitas akademika.

“Mengumpulkan seluruh rektor untuk mengadakan FGD di hotel-hotel mewah. Itu tidak baik, Bapak!” kritiknya.

Atas dasar itu, BEM SI Kerakyatan memberikan kartu kuning sebagai peringatan keras bagi kementerian, termasuk sektor pendidikan dasar dan menengah, yang dinilai belum menyentuh akar masalah pendidikan nasional.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mendesak Wakil Menteri Diktisaintek, Fauzan, untuk menandatangani pakta integritas berisi tujuh tuntutan. Di antaranya menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama negara, menghapus komersialisasi pendidikan, hingga menjamin lingkungan kampus yang aman dari kekerasan seksual dan fisik.

Tuntutan lainnya mencakup transparansi anggaran pendidikan, kebebasan akademik tanpa intervensi, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk tenaga honorer.

Mahasiswa memberi tenggat waktu 2x24 jam bagi pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut.

“Apabila dalam waktu 2x24 jam sejak ditandatanganinya pakta integritas ini tidak terdapat langkah konkret dan tindak lanjut yang jelas, maka dengan ini Aliansi BEM SI Kerakyatan bersama koalisi masyarakat sipil menyatakan akan kembali melakukan aksi massa secara serentak di berbagai wilayah Indonesia dengan jumlah partisipan yang lebih besar,” pungkas Farizal.