Suara.com - Setelah Ketua KPK Agus Rahardjo menyimpulkan hasil pengusutan KPK menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam pembelian sebagian lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras, terjadi geger di media sosial Twitter.
Menggunakan tagar #AhokKePluto, netizen memperbincangkan pro kontrak kasus Sumber Waras. Saking banyaknya pengguna hastag, #AhokKePluto menjadi trending topic jelang buka puasa.
Umumnya, netizen tidak terlalu serius. Mereka menjadikan peristiwa lolosnya Ahok dari jeratan kasus Sumber Waras sebagai guyonan.
Seperti yang ditulis salah satu netizen ini. "Pastii ahok udah beli kpk,Btw beli kpk dimana ye,Td gw muter2 tanah abang ma roxy ga ada yg jualan kpk,Kan lumayan utk lebaran #AhokkePluto," tulisnya.
Sebagian netizen mengolok-olok haters Ahok yang selama ini menginginkan Ahok masuk penjara. Seperti yang ditulis beberapa netizen berikut ini.
"Di bulan suci yg penuh berkah ini para haters pada nyesek!!! #AhokKePluto," tulis dia.
"Akhirnya #AhokKePluto, Apakah Haters akan tobat?... Puja Kerang Ajaib.!! @basuki_btp @temanAhok @hariadhi," tulis netizen lain. "Dikandangin, dipenjara ternyata gagal, tak tendang saja Ahok ke Pluto biar pada seneng hatersnya. #AhokKePluto ."
Sebagian netizen lagi tidak mau ambil pusing dengan peristiwa tersebut. Bagi mereka, lebih penting mengurus dapur ketimbang membicarakan masalah Sumber Waras.
"Mau #AhokKePluto kek kemana kek bodo amatan ah.. Yg penting sbg mak2 turun harga sembako & sayuran.!!! Pucing tau urus ADART dapur ngebul," tulisnya.
Tidak sedikit pula netizen yang kecewa berat dengan keputusan KPK. Mereka yang kecewa, menganggap kesimpulan KPK atas kasus Sumber Waras tidak netral.
Sampai saat ini, perbincangan semakin hangat. Pengguna hastag tersebut terbagi menjadi tiga blok. Haters Ahok, pendukung Ahok, dan netizen yang bicara di tengah-tengah alias tidak terlalu peduli.
Di ruang Komisi III tadi, Agus menambahkan proses pengusutan kasus Sumber Waras berlangsung cukup lama dan melibatkan pendapat ahli, di antaranya akademisi UI, UGM, dan LSM MAPI. Hal ini dilakukan untuk menyandingkan dengan temuan BPK.
Dalam kasus ini, sejumlah kalangan telah diperiksa KPK, termasuk Ahok. Sampai diputuskan, KPK tidak menemukan indikasi korupsi.
Dugaan korupsi pembelian sebagian lahan untuk RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI mulai diselidiki KPK pada 20 Agustus 2015. Kasus ini pertamakali muncul dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014.
BPK Provinsi Jakarta menilai ada indikasi penyimpangan prosedur pembelian lahan. Sebab, harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal sehingga ada indikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp191 miliar.
