Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Teman Ahok transparan dan dananya bisa diaudit. Itu sebabnya, Ahok tak cemas dengan adanya pengakuan lima bekas Teman Ahok yang menyebut mereka dibayar Rp500 ribu setiap mencapai target pengumpulan fotokopi KTP warga Jakarta per minggu.
"Silakan saja tanya sama mereka, kan bisa diaudit kok," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Ahok mengatakan cara kerja Teman Ahok ketika menerima formulir dan fotokopi KTP sangat ketat untuk memastikan keabsahan.
"Itu kan (dia) kirim SMS, terima SMS kalau kamu merasa nggak pernah kirim (nggak dihitung), kan sekarang lewat notifikasi toh, dan mereka harus jawab (benar menyerahkan dukungannya atau tidak)," kata Ahok.
Siang tadi, lima bekas Teman Ahok yang keluar karena dipecat memberikan kesaksian dalam diskusi bertajuk Satu Juta KTP Fakta atau Dusta, Teman Ahok Relawan atau Karyawan di Kafe Dua Nyonya Cikini. Antara lain, mereka mengungkapkan adanya dugaan manipulasi dalam proses pengumpulan KTP. Mereka juga mengaku kecewa dengan proses pengumpulan KTP yang dilakukan Teman Ahok. Selain itu, mereka juga mengungkapkan sistem honor kepada relawan.
Menanggapi sikap lima bekas relawan, salah satu pendiri komunitas Teman Ahok, Singgih Widiyastomo, curiga di balik sikap mereka ada peran organisasi masyarakat. Hal itu diketahui Singgih dari pengakuan dua relawan Teman Ahok yang sebelumnya dipaksa ormas tersebut untuk memberikan data Teman Ahok.
"Memang ada sebuah gerakan dari sebuah ormas untuk mengumpulkan orang yang tersingkir di Teman Ahok dan memfasilitasi mereka untuk membuat pertemuan pers," kata Singgih dalam konferensi pers di Sekretariat Teman Ahok, Griya Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Menurut Singgih perekrutan bekas Teman Ahok oleh ormas bertujuan agar mereka mau membocorkan informasi tentang aktivitas Teman Ahok. Namun, Singgih memastikan kelima orang tersebut tidak punya informasi yang komprehensif alias hanya sepotong-sepotong, karena mereka bukan pendiri.
"Data-data dan perhitungan dibuat langsung oleh pengurus ormas yang bersangkutan, dengan keterangan terbatas dari orang-orang yang sudah dikeluarkan dari struktur," kata Singgih.
