Juru bicara komunitas Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, tidak ambil pusing menanggapi aksi lima bekas relawan untuk menyudutkan Teman Ahok dengan menyebut ada manipulasi pengumpulan fotokopi KTP. Amalia menegaskan mereka telah lama dipecat karena kasus pengumpulan data KTP palsu.
"Sebenarnya, kalau kita mau jahat, KTP palsu itu bisa kita buka. Dan teman-teman yang membeli itu bisa dituntut, loh. Kan kasihan juga," kata Amalia di kantor Sekretariat Teman Ahok, Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2016).
Amalia mengungkapkan beberapa kenakalan yang dilakukan kelima bekas relawan. Di antaranya, sebagian formulir data yang diserahkan ke sekretariat Teman Ahok, tidak diberi nomor telepon.
"Sebenarnya, kalau kita mau jahat, KTP palsu itu bisa kita buka. Dan teman-teman yang membeli itu bisa dituntut, loh. Kan kasihan juga," kata Amalia di kantor Sekretariat Teman Ahok, Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2016).
Amalia mengungkapkan beberapa kenakalan yang dilakukan kelima bekas relawan. Di antaranya, sebagian formulir data yang diserahkan ke sekretariat Teman Ahok, tidak diberi nomor telepon.
"Selain itu, ada juga NIK (Nomor Induk KTP) yang sama, tetapi fotonya berbeda. Kemudian, ada NIK nya sama tetapi alamatnya berbeda, ini ada datanya, nanti teman-teman lihat sendiri, karena ada juga nama yang beda tapi NIKnya sama, kurang lebih seperti itu," kata Amalia.
Amalia menganggap diskusi yang diselenggarakan kelima bekas relawan sebagai bagian dari perjuangan.
Amalia menyadari saat ini begitu banyak lawan politik yang mencoba menjegal usaha Teman Ahok untuk mencalonkan Basuki Tjahaja Purnama maju ke pilkada Jakarta melalui jalur non partai politik.
Amalia menganggap diskusi yang diselenggarakan kelima bekas relawan sebagai bagian dari perjuangan.
Amalia menyadari saat ini begitu banyak lawan politik yang mencoba menjegal usaha Teman Ahok untuk mencalonkan Basuki Tjahaja Purnama maju ke pilkada Jakarta melalui jalur non partai politik.
"Kita anggap ini sebagai dinamika dari pengumpulan KTP. Ada beberapa pihak yang mencoba mengganggu legitimasi satu juta KTP," kata Amalia.
Pendiri komunitas Teman Ahok yang lain, Singgih Widiyastomo, curiga di balik sikap kelima bekas relawan ada peran organisasi masyarakat. Hal itu diketahui Singgih dari pengakuan dua relawan Teman Ahok yang sebelumnya dipaksa ormas tersebut untuk memberikan data tentang Teman Ahok.
"Memang ada sebuah gerakan dari sebuah ormas untuk mengumpulkan orang yang tersingkir di Teman Ahok dan memfasilitasi mereka untuk membuat pertemuan pers," kata Singgih dalam konferensi pers.
"Memang ada sebuah gerakan dari sebuah ormas untuk mengumpulkan orang yang tersingkir di Teman Ahok dan memfasilitasi mereka untuk membuat pertemuan pers," kata Singgih dalam konferensi pers.
Menurut Singgih perekrutan bekas Teman Ahok oleh ormas bertujuan agar mereka mau membocorkan informasi tentang aktivitas Teman Ahok. Namun, Singgih memastikan kelima orang tersebut tidak punya informasi yang komprehensif alias hanya sepotong-sepotong, karena mereka bukan pendiri.
"Data-data dan perhitungan dibuat langsung oleh pengurus ormas yang bersangkutan, dengan keterangan terbatas dari orang-orang yang sudah dikeluarkan dari struktur," kata Singgih.
Singgih enggan menyebutkan nama ormas yang dia maksud. Dia hanya menyebutkan ormas tersebut pernah menjadi relawan pendukung Joko Widodo dan Ahok di pilkada Jakarta tahun 2012.
"Tetapi yang pasti ormas itu di bawah salah satu parpol, organisasi sayap parpollah," kata Singgih.
"Tetapi yang pasti ormas itu di bawah salah satu parpol, organisasi sayap parpollah," kata Singgih.
Siang tadi, lima bekas relawan Teman Ahok menyelenggarakan diskusi bertajuk Satu Juta KTP Fakta atau Dusta, Teman Ahok Relawan atau Karyawan di Kafe Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat. Dalam acara tersebut mereka memberikan keterangan tentang permasalahan-permasalahan di balik pengumpulan fotokopi KTP warga Jakarta yang sudah mencapai 1.024.632 lembar per Minggu (20/6/2016) lalu. Mereka menilai proses pengumpulan KTP tidak semuanya jujur, ada penggandaan KTP dan lain sebagainya. Mereka juga mengungkapkan ketidakpuasan pada sistem honor yang didasarkan pada target perolehan KTP.
