Suara.com - Pemerintah DKI Jakarta membeli tanah milik sendiri sebesar Rp648 miliar pada 13 November 2015. Tanah seluas 4,6 hektare itu berada di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat. Pembelian tanah untuk pembangunan rumah susun tersebut menjadi temuan BPK pada audit anggaran tahun 2015 yang dibuka pada awal Juni 2016.
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencium aroma penipuan dalam pembelian tanah tersebut.
"Justru itu kan ada penipuan. Itu kan digarap belasan tahun dari mafia tanah saya kira. Ada penghilangan surat yang menyatakan itu sewa, bukan punya DKI. Itu aslinya ternyata punya DKI," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/6/2016).
Lahan tersebut awalnya tercatat milik Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta, namun kini kepemilikannya telah berganti nama.
Ahok menilai kasus tersebut karena adanya kesalahan Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan DKI serta Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta.
Ahok menduga ada permainan mafia tanah.
Ahok meminta BPK untuk melakukan audit investigatif terhadap proses pembelian lahan tersebut.
"Waktu lapor ke lurah dia juga (bilang) bukan. Makanya saya minta musti telusuri duitnya kemana saja. Atau oknum lurah juga terima duit," kata Ahok.
