Suara.com - Pelaksana Tugas BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Bahdar Johan Hamid belum mau memberikan nama-nama rumah sakit atau klinik yang membeli dan memberikan vaksin palsu kepada pasiennya.
Ia mengaku harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Kementerian Kesehatan sebelum mengumumkan nama-nama fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan vaksin palsu dari jalur tak resmi.
"Kita akan koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Pokoknya akan segera kita umumkan," ujar Bahdar pada temu media di Gedung BPOM Jakarta, Selasa (28/6/2016).
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan BPOM pada sembilan wilayah cakupan pengawasan balai besar POM, antara lain Pekanbaru, Serang, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Palu, dan Surabaya, ditemukan 28 sarana pelayanan kesehatan yang terbukti membeli vaksi melalui jalur tak resmi. Meski bukan berarti vaksin tersebut palsu, Bahdar tetap mengamankan sejumlah vaksin untuk dilakukan pengujian demi mengecek keasliannya.
"Sumbernya tidak resmi, tapi belum tentu palsu. Jadi umpamanya vaksin buatan Sanofi dia tidak mengambilnya di distributor resmi, vaksin buatan Biofarma tidak ambil di Merapi. Ini mereka sudah menyalahi aturan karena pembelian vaksin tidak di jalur yang resmi," imbuhnya.
Bahdar hanya menegaskan bahwa sebagian besar sarana pelayanan kesehatan yang produk vaksinnya diamankan tersebut merupakan rumah sakit swasta, klinik dan rumah bersalin.
"Rumah sakit pemerintah tidak kita temukan vaksin bermasalah. Umumnya yang bermasalah karena membeli di jalur tidak resmi adalah rumah sakit swasta, klinik, dan rumah bersalin," pungkasnya.
