Suara.com - GubernurJakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sudah lama mencurigai Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta. Ahok makin curiga setelah mengetahui oknum dinas di bawah kepemimpinan Ika Lestari Aji menerima uang sekitar Rp9,6 miliar pada Januari 2016 untuk memuluskan transaksi pembelian tanah. Kini kasus tersebut telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Terus saya juga curiga, begitu ada gratifikasi, saya juga baru inget," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/6/2016).
Masalah tersebut menyusul terungkapnya kasus Pemerintah Jakarta membeli tanah miliknya sendiri sebesar Rp648 miliar pada 13 November 2015. Tanah seluas 4,6 hektare tersebut berada di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat. Harga beli itu adalah kesepakatan Dinas Perumahan dan Gedung dengan penjualnya Rp14,1 juta per meter persegi. Padahal nilai jual obyek pajak wilayah itu Rp6,2 juta. Pemilik tanahnya dulu Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan. Pembelian tanah untuk pembangunan rumah susun tersebut merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada audit anggaran 2015 yang dibuka awal Juni 2016.
Ahok merasa heran kenapa selama ini setiap kali dinas perumahan ingin membeli tanah, selalu bertanya kepadanya. Padahal, urusan tersebut merupakan kewenangan dinas.
"Kenapa beli lahan tanya saya mulu gitu lho? Urusan lahan kan bukan urusan saya. Kalau orang sodorin di depan paling saya tulis periksa di appraisar supaya sesuai aturan masa mau deal, bayar-bayar nyuruh saya. Saya bingung," kata Ahok.
Menurut Ahok apabila pembelian lahan menggunakan appraiser, dinas pasti akan lebih teliti.
"Pengalaman saya dengan Sumber Waras. Makanya saya udah takut. Mendingan tanya appraiser. Kalau appraiser kan dia biasanya teliti betul, layak nggak," ujar Ahok.
Ahok mencium adanya aroma korupsi dalam proses pembelian tanah seluas 4,6 hektare di Cengkareng Barat. Dia menduga banyak oknum yang ikut bermain, termasuk di Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat tanah kepada warga bernama Toeti Noezlar Soekarno.
"Curiga saja, makanya kita curiga kok BPN bisa keluarin sertifikat. Harusnya kan nggak terjadi permainan. Tapi karena udah satu set ya kita nggak tahu," ujar Ahok.
