Suara.com - Cina menyambut positif keinginan Filipina untuk menggelar dialog dan berbagi sumber daya alam yang terkandung di Laut Cina Selatan, pascakeputusan Mahkamah Arbritase Internasional yang memenangkan klaim Filipina.
Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Liu Zhenmin dalam jumpa wartawan di Beijing, Rabu (13/7/2016), mengatakan Cina dan Filipina telah lama menempuh jalan komunikasi untuk menyelesaikan sengketa antara keduanya di Laut Cina Selatan.
"Pembicaraan dan komunikasi dengan Filipina telah berlangsung lama, hingga saat Pemerintahan Aquino III, terhenti karena membawa sengketa ini ke Mahkamah Arbritrase Internasional," ungkapnya.
Liu Zhenmin mengatakan pihaknya terus menyerukan penyelesaian melalui mekanisme konsultasi dan dialog dengan negara-negara yang bersengketa dengannya di Laut Cina Selatan.
"Kami sangat yakin, dengan pemerintahan baru Filipina di bawah kepemimpinan Rodrigo Duterte, dapat kembali ke meja perundingan untuk menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan. Dan kami akan mengambil langkah sesegera mungkin untuk dialog," tuturnya.
Melalui komunikasi dan dialog, tambah Liu, hubungan dengan Filipina akan pulih dan membaik di masa datang.
Terkait niat Presiden Duterte untuk berbagi sumber daya alam di Laut Cina Selatan dengan Cina, Liu Zhenmin mengemukakan pihaknya telah melakukan model kerja sama tersebut dengan Vietnam.
"Tiongkok dan Vietnam juga awalnya bersengketa di Teluk Tokin, namun setelah melalui pembahasan yang panjang akhirnya pada 2000 kedua negara menyepakati kerja sama perikanan di wilayah yang dipersengketakan tersebut," paparnya.
Cina dan Vietnam bahkan telah melakukan kerja sama lain, termasuk dengan Malaysia dan Brunei Darussalam.
"Jadi sebenarnya prakarsa Presiden Duterte telah kami lakukan sebelumnya dengan negara lain yang juga sempat bersengketa tentang wilayah maritim," tutur Liu Zhemin.
Khusus dengan Filipina, ia menambahkan, kedua pihak harus terlebih dulu membuka kembali dialog untuk penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan.
"Dari sana dapat dirumuskan apa saja kepentingan bersama yang dapat dikerjasamakan," demikian Liu Zhenmin.
Filipina sebelumnya membawa masalah sengketa wilayah Laut Cina Selatan ke pengadilan internasional. Pemerintah Filipina menentang apa yang disebut Cina sebagai "sembilan garis batas" yang intinya mengklaim semua kawasan Laut Cina Selatan sebagai wilayah China.
Sengketa antara Filipina dan China itu terfokus pada perairan yang diperkirakan menjadi jalur perdagangan internasional yang bernilai 5 triliun dolar AS setiap tahunnya.
Perairan sengketa itu juga memiliki kekayaan ikan melimpah dan diperkirakan mengandung cadangan minyak dan gas alam serta hasil bumi lainnya. Pemerintah Filipina juga meminta pengadilan arbitrase untuk memperjelas gugusan karang atau kepulauan di perairan itu yang masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif Filipina.
Pengadilan memutuskan, meski para pelaut dan nelayan China, secara historis pernah menggunakan berbagai pulau di Laut Cina Selatan, tak terdapat bukti kuat bahwa secara historis China pernah menguasi perairan tersebut atau sumber alamnya. (Antara/Xinhua)
TERPOPULER
