Suara.com - Maraknya peredaran vaksin palsu di sejumlah rumah sakit menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kementerian Kesehatan harus bergerak cepat membenahi sistem perumahsakitan untuk memulihkan kembali kepercayaan publik.
Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Zainuddin menilai pemerintah harus jujur dalam masalah ini agar masyarakat bisa percaya kalau pemerintah serius.
"Tidak bisa dipungkiri, terungkapnya kasus vaksin palsu ini mengganggu kepercayaan publik. Lihat saja, banyak orang tua yang menggeruduk rumah sakit setelah pemerintah mengumumkan beberapa rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu," ujar anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Zainuddin melalui pesan tertulis yang diterima Suara.com, hari ini.
Menurut Zainuddin meski pemerintah mengumumkan hanya 14 rumah sakit yang terindikasi mengedarkan vaksin palsu, kepercayaan publik masih terganggu. Dia beralasan, tersangka yang sudah diamankan kepolisian mengaku telah beroperasi sejak 2003.
"Publik masih mempertanyakan, apakah hanya terbatas pada 14 rumah sakit itu karena sudah terjadi sejak 2003. Apakah memang benar-benar dipicu karena kekosongan vaksin impor di awal 2016?" katanya.
Zainuddin menduga tersangka dalam kasus vaksin palsu bisa bertambah. Karena itu, menurutnya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek harus segera melakukan pembenahan total terhadap sistem pengawasan farmasi di fasilitas kesehatan, serta melakukan pendataan dan validasi ulang distributor-distributor farmasi resmi.
"Saya jadi menduga kasus ini mengungkap adanya praktik mafia di dunia kedokteran dan perumahsakitan kita. Karena yang jadi tersangka mulai dari kepala rumah sakit, dokter, hingga perawat. Menteri harus membenahi ini secara total," kata dia.
Sementara kepada masyarakat, Zainuddin mengimbau tetap tenang dan percayakan kepada pemerintah serta aparat penegak hukum untuk mengatasi persoalan ini.
"Jika ada anak-anak yang mengalami gejala tidak lazim setelah vaksin, orang tua segera saja melapor. Vaksin palsu marak, tapi rumah sakit yang tidak menggunakan vaksin juga masih banyak," kata dia.
