Turki Punya Sejarah Panjang Aksi Kudeta

Suara.com - Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini mengecam tindakan kudeta faksi militer di Turki. Menurut Jazuli, segelintir kelompok militer Turki tersebut gegabah dan mengambil jalan pintas untuk merebut kekuasaan melalui kudeta (coup d’etat).

“Kami turut prihatin terhadap upaya kudeta militer di Turki. Kami juga dengan tegas menolak kudeta militer karena itu merupakan gaya kuno yang akan menghadirkan konflik berkepanjangan yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat sipil di Turki dan juga kawasan di sekitarnya,” kata Jazuli melalui pernyataan tertulis yang diterima Suara.com, hari ini.

Jazuli menjelaskan negara Turki modern memiliki sejarah panjang aksi-aksi kudeta. Terakhir terjadi pada tahun 1997, dimana kudeta militer mendepak kekuasaan demokratis yang dipimpin Perdana Menteri Necmettin Erbakan.

“Rakyat Turki yang makin maju dan moderat kian sadar akan makna penguatan demokrasi. Dan di bawah pemerintahan Erdogan demokratisasi kian kokoh hingga empat kali pemilu,” kata anggota DPR dari Dapil III Banten.

Oleh karena itu, kata Jazuli, Turki harus melampaui masa-masa kelamnya, baik krisis ekonomi atau pun bayang-bayang kudeta militer.

“Pemerintahan demokratis hari ini adalah yang menyelamatkannya sejak krisis ekonomi 2001, juga mendapat dukungan 40 persen lebih dalam empat kali pemilu. Wajar kalau negara-negara sahabat tentu berharap mereka stabil karena juga menguntungkan secara internasional," kata Jazuli.

Di sisi lain, Jazuli merasa bersyukur saat mendapatkan kabar jika aksi kudeta tersebut dapat digagalkan oleh pemerintah yang sah dan didukung oleh rakyatnya.

Oleh karena itu, Jazuli memberikan apresiasi yang besar kepada pemimpin dan elemen-elemen masyarakat di Turki atas keberhasilannya tersebut. Jazuli berharap melalui kejadian ini, demokrasi di Turki kini dan dimasa yang akan datang semakin kokoh dan stabil.

“Saya percaya pemerintah Turki sekarang dapat mengatasi masalah dengan membuka lebar kanal komunikasi yang baik dengan berbagai potensi dan kekuatan. Di era demokrasi sekarang ini militer harus bersatu bersama rakyat dan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan bangsa dan negara yang kuat bukan terjebak dengan politik praktis," katanya.

Jazuli juga mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk ikut proaktif dalam menghadirkan perdamaian dunia bersama dengan bersama masyarakat sipil dalam hal penegakan sendi-sendi demokrasi, sambil memastikan bahwa warga negara Indonesia tidak terkena masalah di Turki paska kudeta militer yang gagal.