Suara.com - Politisi Eropa menyerukan agar Presiden Recep Tayyip Erdogan mengikuti aturan hukum pascapercobaan kudeta militer yang ingin menggulingkan pemerintahannya, Jumat (15/6/2017) lalu. Hal ini disampaikan Kepala Kebijakan Asing Uni Eropa Federica Mogherni dalam Rapat 28 Menteri Luar Negeri Uni Eropa.
"Lembaga-lembaga demokratis dan sah harus dilindungi pasca malam tragis (kudeta militer) demi kepentingan negara itu sendiri," katanya seperti dikutip laman The Guardian.
Mogherni juga menyerukan agar kelompok yang melakukan percobaan kudeta segera mundur dan menghormati proses demokrasi di Turki. Yang dikhawatirkan Eropa, Erdogan akan memanfaatkan situasi ini untuk menyingkirkan lawan politiknya.
Seperti diketahui, 2.700 hakim dan jaksa yang diduga terlibat percobaan kudeta ditahan, serta 7.850 polisi dipecat dalam 'operasi pembersihan'. Terakhir, Erdogan menahan 6,000 orang lainnya.
Menurut pejabat Turki, orang-orang yang ditahan bisa dipastikan terlibat dalam percobaan kudeta dan berhubungan dengan pemimpin kudeta.
"Kami mengerti angka tersebut tampak berlebihan. Itu untuk mencegah gelombang serangan berikutnya kepada rakyat serta lembaga pemerintah," katanya.
"Saat ini, prioritas kami adalah mengobati yang terluka, menguburkan orang mati dan membawa ke pengadilan orang-orang yang membom parlemen tiga hari lalu," tegasnya lagi.
