PM Baru Inggris Tak Ragu Bunuh Ratusan Ribu Orang dengan Nuklir

Ruben Setiawan | Suara.com

Selasa, 19 Juli 2016 | 09:43 WIB
PM Baru Inggris Tak Ragu Bunuh Ratusan Ribu Orang dengan Nuklir

Suara.com - Perdana Menteri Inggris yang baru, Theresa May, langsung jadi sorotan lantaran memberikan komentar mengejutkan dalam sesi debat di Parlemen Inggris, Senin (18/7/2016) waktu setempat. May mengatakan, dirinya tidak akan ragu untuk memerintahkan sebuah serangan nuklir yang menewaskan ratusan ribu orang apabila memang dirasa perlu.

Komentar itu muncul dalam debat parlemen membahas rencana pembaruan program senjata nuklir Trident yang dimiliki Inggris. Adalah anggota parlemen dari Scottish National Party, George Kerevan, yang membuka isu ini dengan pertanyaan: "Apakah Anda siap untuk mengotorisasi sebuah serangan nuklir yang bisa membunuh ratusan ribu orang, termasuk perempuan dan anak-anak?"

"Ya," jawab May singkat dan padat.

May juga mengatakan kepada dewan bahwa penutupan program senjata nuklir bakal menjadi suatu kesalahan besar. May juga menuduh mereka yang menentang sistem rudal nuklir Trident sebagai orang-orang yang memihak musuh Inggris.

May berbeda dengan para perdana menteri sebelumnya yang cenderung menghindar memberikan jawaban terhadap pertanyaan semacam itu. Mantan Menlu Inggris Sir Geoffrey Howe mengatakan, itu merupakan jenis pertanyaan yang seharusnya tak dijawab secara gamblang oleh seorang perdana menteri.

Namun, tampaknya hal itu memang strategi May karena sudah tahu bahwa Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn akan menentang hal tersebut. Tanpa ditanya, Corbyn langsung berkomentar, "Saya tidak akan membuat keputusan yang akan membunuh jutaan orang tak berdosa".

"Saya tidak percaya bahwa ancaman pembunuhan massal menjadi pembenaran untuk menjalin relasi internasional," ujar Corbyn.

Debat di Parlemen digelar untuk menyepakai pembelanjaan anggaran sebesar 30 miliar Poundsterling untuk memperbarui empat kapal selam Trident yang dilengkapi dengan rudal berhulu ledak nuklir. Selama 24 jam, selalu ada satu kapal selam yang berpatroli di laut.

Trident dibeli dari Amerika Serikat oleh Perdana Menteri Margaret Thatcher pada tahun 1989. Tujuan pembelian Trident merupakan upaya mempertahankan diri dari kemungkinan ancaman yang muncul pascadibubarkannya Pakta Warsawa, sebuah aliansi negara-negara di blok Eropa Timur, saingan NATO.

Sejatinya Partai Buruh punya kebijakan untuk mendukung upaya untuk mempertahankan Trident sebagai senjata Inggris. Namun, di Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn, secara konsisten menentang kebijakan tersebut.

Ia mengatakan, dirinya akan memberikan suara untuk menentang pembaruan Trident. Namun, saat berbicara, ia selalu mendapat interupsi dari anggota parlemen dari Partai Buruh lainnya yang mengatakan seharusnya Corbyn mendukung kebijakan partai ketimbang mengajukan pendapatnya sendiri. (Independent)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Terkini

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:55 WIB

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:48 WIB

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:42 WIB

Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan

Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:14 WIB

Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!

Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:55 WIB

Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup

Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:37 WIB

PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar

PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:34 WIB

Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat

Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:33 WIB

Polisi Dilarang Live Streaming Saat Tugas, Kompolnas: Jangan Sibuk Sendiri Pas Layani Warga

Polisi Dilarang Live Streaming Saat Tugas, Kompolnas: Jangan Sibuk Sendiri Pas Layani Warga

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:29 WIB

Kemnaker Tandatangani MoU dengan Wadhwani dan Indosat: Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Nasional

Kemnaker Tandatangani MoU dengan Wadhwani dan Indosat: Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Nasional

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:22 WIB