Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertanyakan data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta yang menyatakan jumlah penduduk miskin di Jakarta mengalami kenaikan 0,14 persen.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak percaya dengan survei yang dilakukan BPS untuk mendata penduduk miskin.
"Dan lagi pula mesti tanya BPS tuh, kemiskinan bertambah ini BPS bukan caranya nanya KTP (non) DKI," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/7/2016).
"Kamu tanya sama BPS benar nggak kalimat saya seperti itu. Jadi dia bilang angka kemiskinan naik itu bisa termasuk yang datang terhitung," katanya menambahkan.
Menurut Ahok BPS harus mendata seluruh warga DKI yang memiliki KTP Jakarta. Dia mengklaim sudah banyak warga yang kurang mampu namun kini kondisi perekonomianya sudah membaik.
"Semua orang yang ketemu, orang di DKI di tempat kumu harus dihitung. Nah sekarang semua orang juga suka dong tinggal di Jakarta naik bus murah, kesehatan ditanggung," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku sempat melayangkan protes kepada pihak BPS terkait survei yang dilakukan. Menurutnya banyak survei yang dilakukan dengan cara mengambil sempel pendatang.
"Kita juga nggak bisa nahan orang pindah, itu bukan KTP DKI. Jadi cara BPS survei itu yang saya katakan, saya tidak setuju konsep survei BPS seperti itu," kata Ahok.
"Saya sempat ngomong gitu lho. Katanya kan jadi memang begitu pak, jadi semua orang yang ketemu di Jakarta itu dinilai," Ahok menambahkan.
