Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan uang Rp2 miliar tidak akan cukup untuk membayar saksi atau pengawas di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.
Hal itu dikatakan Ahok ketika menanggapi pernyataan mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Sanusi yang mengakui uang Rp2 miliar yang diterimanya dari bos Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja untuk membantunya maju dalam Pikkada DKI Jakarta 2017.
"Kalau Rp2 miliar kemurahan kali. Ya kamu hitung saja saksi di 267 kelurahan," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/7/2016).
Saat ditanya pendanaan yang akan dibutuhkan dirinya di Pilgub DKI dari mana, mantan Bupati Belitung Timur ini berencana meminta iuran uang dari para pendukungya Rp10.000 per orang.
"Aku mau minta Teman Ahok nyumbang. Satu juta orang kalau nyumbang Rp10 ribu dapat Rp10 miliar," kata Ahok.
Uang tersebut dikatakan Ahok nantinya akan digunakan untuk membayar para saksi atau petugas pengawasan di TPS.
Sejauh ini Ahok sudah didukung oleh tiga partai politik, yakni Nasdem, Hanura dan Golkar. Adapun relawan Teman Ahok yang sudah berhasil mengumpulkan lebih dari satu juta fotocopi KTP warga Jakarta.
Hingga kini Ahok belum memutuskan maju di Pilkada DKI apakah melalui jalur parpol atau independen. Sebelumnya ia menargetkan keputusnya maju di jalur apa sebelum 3 Agustus 2016.