Usut Kasus Pencucian Uang Sanusi, KPK Periksa 10 Orang Saksi

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sepuluh orang saksi terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. Kesepuluh orang itu adalah Palgunadi, Herlina, Diana Yosep, Agung Dwi Priyanto, Agus Soesianni, Naniek Setiarini, Boy Ishak, Miarni Ang, Maria susanti, dan Trian Subekhi. Semuanya adalah pegawai swasta.

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MSN (Mohamad Sanusi) terkait kasus TPPU," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Rabu (20/7/2016).

Selain memeriksa kesepuluh saksi tersebut, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sanusi sendiri. Sanusi diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Kalau MSN diperiksa sebagai tersangka," kata Priharsa.

Priharsa mengatakan, pada pemeriksaan kali ini, Ang dan beberapa saksi lainnya tersebut akan dimintai keterangannya terkait aset yang dimiliki Sanusi. Pasalnya, sejumlah aset Sanusi dibelinya dari PT. Agung Podomoro Land. Diketahui juga, hubungan Sanusi dengan APL sangat dekat.

"Kalau dikonfirmasi sejak beberapa hari lalu yang dilakukan oleh penyidik adalah berkaitan dengan aset-aset MSN, termasuk kepemilikannya, cara perolehannya, dan juga statusnya," kata Priharsa.

Sebelumnya, Pengacara Sanusi, Krisna Murti, membeberkan hubungan antara kliennya dengan perusahaan pelaksana proyek reklamasi, Agung Podomoro Land. Menurutnya, hubungan baik antara keduanya, membuat Sanusi banyak membeli apartemen yang dibuat oleh perusahaan pengembang properti ternama tersebut.

"Iya, betul (dibeli dari Podomoro), bahwa apartemen properti itu dibeli dengan virtual account, terus ada yang cicil beberapa kali. Ada yang dibeli, dicicil hingga 40 kali," kata Krisna di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (14/7/2016) kemarin.

Meski mengakui hal tersebut, Krisna tidak mau menjelaskan tentang asal uang pembelian apartemen dari Podomoro tersebut. Namun, KPK sendiri sudah menduga bahwa sumber dana untuk membelikan sejumlah apartemen tersebut berasal dana korupsi suap reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"Kita nggak ke arah sana tadi (sumber uangnya) belum sampai ke sana (pemeriksaan hari ini)," kata Krisna.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Mohamad Sanusi sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang. Penetapan ini bagian dari pengembangan terhadap kasus dugaan suap pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Atas perbuatannya ini, KPK menjerat Sanusi dengan Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang  juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

‎Sebelum ini, Sanusi juga sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembahasan raperda reklamasi bersama dua orang lainya, yakni Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro.

Sanusi diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar‎ dari PT APL terkait dengan pembahasan Raperda RWZP3K dan Raperda RTR Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta oleh DPRD DKI. Di mana kedua raperda itu sudah tiga kali ditunda pembahasannya di tingkat rapat paripurna.