REGIONAL:
Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menceritakan hubungannya dengan pegawai ketika bersaksi dalam kasus dugaan suap pembahasan raperda tentang reklamasi Teluk Jakarta dengan terdakwa Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land (Tbk) Ariesman Widjaja dan staf Trinanda Prihantoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Senin (25/7/2016).
Hal itu bermula ketika majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Sumpeno menanyakan ihwal dasar hukum kewajiban kontribusi tambahan yang diusulkan Pemprov DKI sebesar 15 ke pengembang proyek reklamasi Teluk Jakarta.
"Kita sudah dengarkan kesaksian orang DPRD dan juga pemprov, mereka tidak ada yang bisa jelaskan dasar hukum 15 persen tersebut darimana," kata Sumpeno.
Ahok pun bercerita mengenai banyak pejabat di lingkungan pemerintahannya yang tidak menyukainya. Itu sebabnya, ketika mereka bersaksi mengaku tidak tahu soal asal usulan kewajiban kontribusi tambahan 15 persen ke pengembang.
"Saya bukan suudzon, tapi di pemprov banyak juga yang nggak suka sama saya pak. (Pejabat) pemprov belum tentu dukung saya juga. Kalau pada bersaksi selalu memojokkan saya," kata Ahok.
Ahok menambahkan izin reklamasi Teluk Jakarta sudah sesuai Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Sedangkan kewajiban kontribusi tambahan sudah ada sejak tahun 1997. Contohnya, perjanjian kerjasama antara Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan PT. Manggala Krida Yudha pada 16 September 1997.
Aturan kontribusi tambahan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Pasal 1 Huruf S. Dasar ini yang menjadi acuan Ahok dalam mengusulkan peningkatan kontribusi tambahan menjadi 15 persen dikali nilai jual obyek pajak.
Dalam sidang hari ini, jaksa penuntut umum KPK menghadirkan tujuh saksi. Mereka adalah Ahok, Sunny, Budi Setiawan, Budi Nuewono, Gerry Prasetia, Catharine Lidya, dan Berliana Kurniawati. Namun yang hadir hanya empat orang, Ahok, Sunny, Lidya, dan Berliana.
Dalam sidang, pemberian keterangan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama Ahok dan Sunny. Sesi kedua Lidya dan Berliana.
Jaksa mendakwa Ariesman menyuap Mohamad Sanusi ketika masih menjabat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra sebesar Rp2 miliar. Uang diberikan melalui anak buah Ariesman, Trinanda.
Uang tersebut diduga sebagai imbalan kepada Sanusi yang terlibat mempengaruhi pembahasan pasal tambahan kontribusi yang tercantum dalam pembahasan dan pengesahan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Ariesman didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) kesatu jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
TERPOPULER