Banyak kalangan yang meragukan kepemimpinan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, khususnya dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu. Bahkan banyak kelompok aktivis HAM dan demokrasi menentang pengangkatan Wiranto sebagai Menko Polhukam, mengingat Jenderal purnawirawan bintang empat itu diduga juga terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Terkait atas penentangan tersebut, Menko Polhukam Wiranto enggan menanggapinya. Bagi dia, itu merupakan hal yang biasa saja.
"Itu biasa, setiap saya menjabat apapun, bahkan mencalonkan diri (calon Presiden) pun selalu ada kontra," kata Wiranto kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (28/7/2106).
Menurut dia, Presiden Joko Widodo menunjuknya para Menteri termasuk dirinya sebagai Menko Polhukam sudah mempertimbangkan pengalaman dan kemampuan masing-masing orang.
"Tapi begini, yang pertama presiden menunjuk beberapa menteri termasuk saya dalam reshuffle, tentu dengan satu pemahaman pengalaman yang ada pada masing-masing pejabat. Pertimbangan itulah presiden memutuskan mengangkat menteri, termasuk saya," ujar dia.
Sedangkan terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, dia menyatakan akan menuntaskannya. Dia pun berjanji akan transparan dalam setiap proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM.
"Pak Luhut sudah melakukan langkah-langkah untuk bagaimana menyelesaikan masalah HAM di masa lalu, dan saya akan lanjutkan menyelesaikan masalah HAM secara adil, secara transparan, serta bermartabat. Isu-isu HAM yang mengenai saya, saya harapkan harus jelas saatnya kapan, di mana, apa keterlibatan saya. Saya akan jawab," tutur mantan Panglima TNI di era Presiden Soeharto dan Presiden BJ Habibie tersebut.
