Suara.com - Setelah terpidana Freddy Budiman dieksekusi mati di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (29/7/2016) dini hari, heboh tulisan tentang kesaksiannya.
Kesaksian Freddy Budiman disampaikan secara langsung kepada Koordinator Kontras, Haris Azhar, ketika bertemu dengannya di Nusakambangan.
Kesaksian Freddy merupakan satu dari sejumlah kisah tak terungkap yang memuat informasi kuat perihal keterlibatan sederet oknum institusi negara dalam bisnis obat-obatan terlarang di Indonesia, yang mana hal tersebut telah berlangsung sejak lama tanpa pernah secara serius diusut.
Dalam konferensi pers di kantor Kontras malam ini, Haris Azhar mengakui dialah yang menulis kesaksian Freddy yang disebarkan beberapa saat sebelum Freddy ditembak mati.
"Tulisan tersebut saya bikin dan susun baru pada hari Senin (24/7/2016) berapa hari lalu. Tulisan tersebut saya susun berdasarkan informasi yang saya dapat di tahun 2014," ujar Haris Azhar di kantor Kontras, Jalan Kramat II, Senen, Jakarta Pusat.
Kepada Haris Azhar, Freddy merasa menjadi sapi perahan oknum penegak hukum.
"Dia bilang, 'saya mulai bingung, apa yang saya lakukan. Saya kalau mau datangi barang yang besar yang banyak saya telpon Bea Sukai dan BNN semua nitip harga, saya oke-oke, kan'," kata Haris.
Freddy menyebut oknum BNN, Polri, bahkan jenderal TNI bintang dua. Cerita Azhar selanjutnya sebagaimana yang telah dia tulis dan beredar di media massa.
Berikut ini adalah tulisan Haris Azhar yang dimaksud:
"Cerita Busuk dari seorang Bandit"
Kesaksian bertemu Freddy Budiman di Lapas Nusa Kambangan (2014)
Di tengah proses persiapan eksekusi hukuman mati yang ketiga dibawah pemerintahan Joko Widodo, saya menyakini bahwa pelaksanaan ini hanya untuk ugal-ugalan popularitas. Bukan karena upaya keadilan. Hukum yang seharusnya bisa bekerja secara komprehensif menyeluruh dalam menanggulangi kejahatan ternyata hanya mimpi. Kasus Penyeludupan Narkoba yang dilakukan Freddy Budiman, sangat menarik disimak, dari sisi kelemahan hukum, sebagaimana yang saya sampaikan dibawah ini.
Di tengah-tengah masa kampanye Pilpres 2014 dan kesibukan saya berpartisipasi memberikan pendidikan HAM di masyarakat di masa kampanye pilpres tersebut, saya memperoleh undangan dari sebuah organisasi gereja. Lembaga ini aktif melakukan pendampingan rohani di Lapas Nusa Kambangan (NK). Melalui undangan gereja ini, saya jadi berkesempatan bertemu dengan sejumlah narapidana dari kasus teroris, korban kasus rekayasa yang dipidana hukuman mati. Antara lain saya bertemu dengan John Refra alias John Kei, juga Freddy Budiman, terpidana mati kasus Narkoba. Kemudian saya juga sempat bertemu Rodrigo Gularte, narapidana WN Brasil yang dieksekusi pada gelombang kedua (April 2015).
Saya patut berterima kasih pada Bapak Sitinjak, Kepala Lapas NK (saat itu), yang memberikan kesempatan bisa berbicara dengannya dan bertukar pikiran soal kerja-kerjanya. Menurut saya Pak Sitinjak sangat tegas dan disiplin dalam mengelola penjara. Bersama stafnya beliau melakukan sweeping dan pemantauan terhadap penjara dan narapidana. Pak Sitinjak hampir setiap hari memerintahkan jajarannya melakukan sweeping kepemilikan HP dan senjata tajam. Bahkan saya melihat sendiri hasil sweeping tersebut, ditemukan banyak sekali HP dan sejumlah senjata tajam.
Tetapi malang Pak Sitinjak, di tengah kerja kerasnya membangun integritas penjara yang dipimpinnya, termasuk memasang dua kamera selama 24 jam memonitor Freddy budiman. Beliau menceritakan sendiri, beliau pernah beberapa kali diminta pejabat BNN yang sering berkunjung ke Nusa Kambangan, agar mencabut dua kamera yang mengawasi Freddy Budiman tersebut.
Saya mengangap ini aneh, hingga muncul pertanyaan, kenapa pihak BNN berkeberatan adanya kamera yang mengawasi Freddy Budiman? Bukankah status Freddy Budiman sebagai penjahat kelas “kakap” justru harus diawasi secara ketat? Pertanyaan saya ini terjawab oleh cerita dan kesaksian Freddy Budiman sendiri.
TERPOPULER
