Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai, pemerintahan Joko Widodo telah gagal meningkatkan dan melindungi kesejahteraan buruh. Hal tersebut lantaran, pemerintah sedang gencar meningkatkan investasi di dalam negeri tetapi dibarengi dengan masuknya tenaga kerja asing.
Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, pada dasarnya buruh tidak mempermasalahkan maraknya investasi yang masuk ke Indonesia. Namun, yang menjadi masalah adalah pemerintah tidak bisa mengerem masuknya tenaga kerja asing.
"Investasi, kami dukung kok investasi karena itu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau nggak di rem, lapangan kerja untuk rakyat Indonesia itu di mana? Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah," kata Iqbal dalam Seminar Nasional "Efek Domino Serbuan Tenaga Kerja Asing" di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2016).
Ia mencontohkan salah satu bukti yang menyatakan bahwa banyaknya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia itu berada di Bali, Buleleng, dan Tanjung Priok. Diamana di Tanjung Priok hampir 30 persen perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) yang ada di sana memperkerjakan tenaga kerja asing.
"Kami KSPI sudah menemui mereka-mereka ini tenaga kerja asing. Kita kan sedang genjot pariwisata, mereka datang tapi nggak balik lagi. Jadi nggak heran kalau mereka stay di sini," tegasnya.
Oleh sebab itu, lanjut Said, pemerintah harus menghentikan masuknya ratusan ribu pekerja asing khususnya dari Cina ke Indonesia. Kemudian membatalkan pasal perjanjian investasi yang memasukan butir membolehkan pekerja asing operator bekerja di proyek investasi tersebut.
"Seperti yang sudah terjadi di Papua, Pandeglang Banten dan Batam Bila tetap menjalankan kebijakan ini berarti sama saja memiskinkan buruh dan rakyat," kata Iqbal.
