Anggota Badan Anggaran DPR RI, Eka Sastra menilai, kebijakan Presiden Joko Widodo yang akan kembali memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P 2016) dinilai realistis dalam melemahnya pertumbuhan ekonomi.
Hal ini disampaikan Eka dalam diskusi yang bertajuk "Perubahan atas APBN Perubahan" di Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia No. 41, Menteng, Jakarta, Sabtu (6/8/2016).
"Saya melihat ini angka yang sangat postif, lebih kredibel dan merupakan sebuah langkah yang lebih realistis di tengah situasi perlambatan ekonomi yang terjadi hari ini," ujar Eka dalam diskusi.
Eka juga menuturkan, dalam pembahasan anggaran di Banggar terjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR terkait target dana repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesty yang tidak realistis.
"Proyeksi penerimaan dari tax amnesty yang ditargetkan oleh pemerintah sekitar Rp165t triliun antara Bank Indonesia sendiri dalam beberapa kesempatan. Yang paling realistis dicapai adalah Rp50 triliun," kata Eka.
"Nah, dalam perdebatan tersebut, memang sudah kita sampaikan bahwa apabila terjadi perubahan yang signifikan, itu akan mempengaruhi fungsi target penerimaan kita termasuk bisa terjadinya pelebaran defisit," sambungnya.
Oleh sebab itu, pihaknya mendukung Jokowi untuk memangkas anggaran agar target pertumbuhan dan penerimaan negara tidak akan melesat jauh.
"Kita bisa lihat bahwa ada beberapa target yang meleset sehingga mau tidak mau Menkeu baru menurunkan target penerimaan perpajakan yang kemudian terkompensasi dengan pemotongan anggaran baik di kementerian lenbaga atau transfer daerah," ungkapnya.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk memangkas beberapa anggaran didalam APBNP-P 2016. Hal tersebut guna menjaga kredibilitas fiskal Indonesia sehingga kondisi perekonomian bisa lebih baik lagi.
Salah satu pos anggaran yang akan di potong adalah anggaran kementerian/lembaga yang akan dipangkas Rp65 triliun dan dana transfer daerah Rp68,8 triliun atau total pemangkasan sebesar Rp133 triliun.
Dalam diskusi hadir pula Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Arif Budimanta, Ekonom Senior Faisal Basri, Wakil Ketua Umum KADIN Yugi Prayanto dan Peneliti INDEF Berly Martawardaya.
