Infografis
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih meragukan bentuk dukungan pengumpulan KTP yang digalang Forum Ketua RT/RW se-Jakarta untuk menolak dirinya kembali Gubernur DKI Jakarta. Sebab, dia menilai belum tentu orang-orang yang menggelar aksi penolakan tersebut masih menjabat sebagai Ketua RT/RW.
"Sekarang ada berapa orang RT/RW-nya, kamu cek dong, ada nggak RT/RW yang beneran atau hanya mantan RT/RW," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/8/2016).
Dia juga menilai tidak mudah untuk meraih tiga juta KTP warga DKI yang ingin dirinya tidak lagi memimpin Jakarta.
"Oh iya dong, kalau tiga juta terkumpul, pasang kambing berbedak aja langsung jadi dong. Iya kan? Buktinya kelompok-kelompok itu ngumpulin, nggak kekumpul banyak. Ada cuma 19 ribu dibilang 600 ribu lagi kan. Kamu kira ngumpulin KTP gampang? nggak gampang loh," katanya.
Alasan Ahok menganggap tidak mudah mengumpulkan KTP warga karena hal itu sebelumnya telah dikerjakan relawan Teman Ahok yang mengumpulkan satu juta KTP. Dari hal itu, Ahok mengaku sangat mengapresiasi perjuangan para relawan Teman Ahok meski pada akhirnya dirinya telah memutuskan maju di Pilkada DKI melalui jalur partai politik.
"Makanya saya hargai banget Teman Ahok kerja kayak gitu, emang gampang orang dateng, buka booth, keliling. Nggak gampang lho itu sebenarnya orang isi form. Beda kalau cuma ngumpulin foto kopi, ini kan mesti isi, nggak gampang, udah gitu kita kan ngecek juga kalau udah diisi dan langsung kasih notifikasi. Itu betul nggak, kalau nggak betul, langsung dia tolak langsung otomatis. Bagus banget mereka kerja," kata dia.
Sebelumnya, puluhan ketua RT/RW se-Jakarta menggelar aksi penggalangan dukungan masyarakat untuk menolak Ahok kembali menjabat gubernur. Mereka tergabung dalam forum yang bernama Forum Mitra RT/RW Tolak Ahok.
Koordinator Forum Mitra RT/RW, Rahmat HS mengaku para ketua RT /RW ini tidak takut jika nantinya akan dipecat oleh Ahok. Pasalnya, semua keputusan pemecatan bergantung pada pengaduan masyarakat.
"Nggak bisa main pecat aja. Ini kan aspirasi masyarakat. Nggak mungkin bisa asal pecat. Pemecatan kan ada di Lurah keputusannya. Nah, pertimbangannya kalau ada pengaduan di masyarakat. Kalau nggak ada kenapa dipecat," kata Rahmat saat berbincang dengan suara.com di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pagi tadi.
Ia pun mengaku, jika memang Ahok berani memecat para RT/RW ini akan membuktikan bahwa Ahok pemimpin yang arogan dan tidak ingin menerima masukan atau aspirasi masyarakat.
"Kalau ada satu RT/RW yang dipecat pasti ramai. Kita lihat saja nanti apakah Ahok bisa memecat karena ini. Kita bikin ini kan sukarela jadi nggak masalah," tegasnya.
