Anggota Komisi II DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menjaga marwah konstitusi dengan mengikuti aturan cuti sebagai calon petahana dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017.
"Sudah jelas Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 mengatakan bahwa kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab,"kata Pitaloka dalam pernyataannya, Selasa (9/8/2016).
Dia menambahkan, kampanye merupakan tahapan normatif yang harus dilaksanakan oleh calon kepala daerah, karenanya mereka harus memberikan gambaran seperti apa calon pemimpinnya selama lima tahun mendatang. Sehingga, calon yang bertarung itu harus fokus dalam prosesi kampanye ini.
"Jadi kebutuhan utamanya, kampanye itu bukan untuk calon kepala daerah, tapi bagi calon pemilih. Mereka perlu tahu pemimpin Yang akan di pilih itu seperti apa? Makanya ada kampanye untuk menyosialisasikannya," kata dia.
Dia menambahkan, rencana Ahok untuk mengajukan judicial review terhadap pasal cuti dalam UU nomor 10/2016 Tentang Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi sebaiknya diurungkan. Selain sudah jelas landasan normatifnya juga tidak ada inkumben yang merasa keberatan dengan aturan undang-undang Pilkada.
"Aturan cuti selama masa kampanye malahan usulan MK saat kami membahas UU Pilkada. Maka seharusnya ini dimanfaatkan sebaik mungkin," terangnya.
Mengenai alasan Ahok yang enggan cuti lantaran menyangkut perubahan anggaran, Diah mengatakan bahwa itu berlebihan. Dia menerangkan, Pemprov DKI Jakarta itu tidak hanya Gubernurnya. Tapi merupakan satu ke satuan utuh.
"Sehingga dalam pembahasan anggaran yang ingin Jakarta Lebih baik tentunya bukan cuma Ahok sendiri. Sebaiknya dia percaya dengan mereka yang selama ini di lingkup pemerintahan yang telah membantunya bekerja," kata dia.
