Pemprov NTT Tolak Pemberlakuan "Full Day School"

Suara.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan penolakannya terkait wacana akan diberlakukannya sekolah seharian penuh atau "Full Day School" yang diwacanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

"Ide tersebut justru akan memasung hak anak-anak kita karena mereka tidak diberikan kebebasan untuk bermain di luar sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Nusa Tenggara Timur (NTT) Pieter Manuk kepada Antara di Kupang, Jumat (12/8/2016).

Menurutnya anak-anak dengan usia sekolah menengah pertama (SMP), apalagi sekolah dasar (SD), merupakan usia bermain sehingga di usia seperti itu, para siswa lebih pas kalau mereka lebih banyak berada di luar sekolah.

Siswa SD sendiri lebih bisa berekspresi di luar sekolah dibandingkan di dalam sekolah sehingga pemberlakuan waktu sekolah seperti itu bisa mengekang kebebasan para siswa. Ia bahkan mengatakan penerapan program tersebut tidak sesuai dengan kondisi geografis, ekonomi, serta sarana dan prasarana yang ada di provinsi berbasis kepulauan itu.

"Saya rasa, pemerintah perlu mengkaji lebih mendalam lagi soal regulasi tersebut, karena hal ini berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita," ujarnya.

Menurutnya masih banyak yang harus diurus dibandingkan mewacanakan regulasi baru soal pendidikan. Salah satu yang harus diperhatikan adalah menuntaskan persoalan kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Sementara itu pengamat Pendidikan dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Felysianus Sanga menilai wacana pemberlakuan sekolah sehari penuh atau oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy bagi siswa SD akan membuat siswa seperti "robot".

"Kalau terlalu dipaksakan dengan selama satu hari penuh di sekolah, siswa-siswa kita akan kelelahan yang kemudian akan membuat mereka (siswa SD) hanya mengikuti arahan dari guru tetapi tidak kreatif," katanya. (Antara)