Suara.com - Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, hari ini, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan alasan tidak mau cuti selama musim kampanye pilkada Jakarta periode 2017-2022. Salah satunya, karena pada saat bersamaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menjalankan program prioritas pembangunan.
"Program yang dimaksud antara lain, pengembangan sistem transportasi, yakni pembangunan angkutan massal berbasis rel dan program angkutan massal berbasis jalan," kata Ahok di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).
Selain itu, kata Ahok. pemerintah tengah berupaya meningkatkan kualitas lingkungan perumahan melalui program penyediaan perumahan rakyat. Kemudian, pemerintah sedang menjalankan program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui program jaminan pemeliharaan kesehatan daerah beserta dengan pembiayaannya.
"Sedangkan untuk mengatasi masalah banjir, rob dan genangan yakni pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir, terutama mengingat bahwa akan ada puncak fenomena alam la nina pada Oktober sampai Desember 2016," kata Ahok.
Atas dasar itu, Ahok mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terkait kewajiban cuti kampanye bagi calon petahana. Ahok memohon kepada MK agar menafsirkan kembali Pasal 70 ayat 3 UU Pilkada agar calon petahana tidak wajib cuti kampanye. Masa cuti kampanye nanti yaitu 26 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017.
"Padahal pada saat (masa kampanye) itu pemohon akan menjalani fungsi pengawasan yang sangat penting untuk melakukan pengawasan," kata Ahok.
