Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (31/8/2016) sore. Tujuannya adalah ingin berkonsultasi dengan KPK terkait anggaran besar negara untuk bidang pendidikan.
"Itu salah satu, anggaran pendidikan sangat besar oleh karena itu tadi kami dengan Pak Menteri berdiskusi banyak bagaimana pemanfaatan dari anggaran itu tepat sasaran, efektif, efisien dan menutup semua lubang korupsi yang terjadi," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di gedung KPK, jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Kata Laode apa yang ada dalam konsultasi antara KPK dengan Pengganti Anies Baswedan tersebut akan menjadi komitmen bersama kedepannya. Pasalnya, hal itu bertujuan untuk menyelamatkan keuangan negara dengan mengedepankan proses pencegahan.
"Itulah komitmen bersama antara kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan KPK," kata Laode.
Selain berkonsultasi dengan KPK, sebenarnya tujuan lain dari kedatangan Muhadjir adalah ingin menyerahkan Laporan Harta Kekayaannya sebagai penyelenggara negara. Namun, meski menjadi menteri pertama dari beberapa menteri yang dipilih Presiden Jokowi dalam reshuffle Jilid II pada beberapa waktu lalu, Muhadjir menyangkal kalau dirinya ingin menjadi yang pertama.
"Sebenarnya yang lebih penting, saya harus berkonsultasi kepada KPK. Terutama menanyai saran dan masukan sebelum saya menjalankan semua tugas di kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Muhadjir.
