Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak masalah apabila anggota dewan ingin meminta kenaikan gaji beserta tunjangan. Ahok hanya meminta kepada wakil rakyat tersebut dapat membuktikan harta terbalik.
"Saya nggak masalah mereka mau naik gaji, sekarang yang penting saya bilang ada pembuktian terbalik harta pejabat," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (1/9/2016).
Pernyataan Ahok tersebut menanggapi tuntutan dari Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia yang meminta kenaikan agar mereka lebih profesional dan terhindar dari pratik korupsi.
"Jangan gaji udah naik masih main-main itu yang nggak boleh gitu lho. Jadi kalau gaji mau naik professional boleh, pembuktian terbalik dan transaksi non tunai dong," ujar Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini juga menyinggung gaya hidup pejabat di DPRD, mereka kata Ahok mengaku mendapatkan gaji kecil namun bisa memiliki mobil mewah.
"Ya masa gaji kecil mobilnya alphard semua, ya nggak lucu juga. Nah ini juga mesti fair. Kita harus bikin laporan tahun ini. banyak juga anggota DPRD yang jujur yang rajin, sekarang juga masih setor partai," katanya.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Lukman Said mengungkapkan alasan meminta kenaikan gaji dan tunjangan kepada Presiden Joko Widodo.
Hal tersebut disampaikan Lukman dihadapan Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Adkasi di Jakarta, Selasa (30/8/2016) kemarin.
Menurut dia, kesejahteraan para anggota DPRD sangat penting agar menghindari praktik korupsi.
"Bagaimana kami tidak terpuruk, tidak korupsi, tidak membuat terpuruk lembaga yang kami cintai ini," ujar Lukman.
