Suara.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis pidana penjara kepada dua pejabat PT. Brantas Abipraya (Persero) Sudi Wantoko dan Dandung Pamularno. Sudi divonis tiga tahun dan dibebankan untuk membayar denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan penjara, sementara Dandung dipidana penjara selama 2,5 tahun dan denda Rp100 juta subsider dua bulan penjara.
"Menyatakan terdakwa satu (Sudi) dan terdakwa dua (Dandung) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama," kata Ketua Majelis Hakim Yohanes saat membacakan vonis di gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (2/9/2016).
Vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. Jaksa menuntut Sudi dengan pidana penjara empat tahun plus denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan dan menuntut sementara Dandung dengan pidana tiga tahun penjara plus denda Rp150 juta subsider empat bulan kurungan.
Hakim menilai Sudi dan Dandung melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.
Ada hal memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis. Hal memberatkan, perbuatan mereka tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan hal meringankan, mereka belum pernah dihukum, menyesali perbuatan, berjanji tak mengulangi perbuatan, dan masih memiliki tanggungan keluarga.
Meski terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam vonis, majelis hakim menilai Sudi dan Dandung terbukti menjanjikan sesuatu kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta Tomo Sitepu.
Keduanya dinilai terbukti menjanjikan uang Rp2,5 miliar kepada dua anak buah Jaksa Agung M. Prasetyo tersebut untuk mengamankan kasus Brantas Abipraya yang ditangani Kejati DKI Jakarta.
