Presiden Joko Widodo telah menyampaikan surat usulan kepada pimpinan DPR untuk mengangkat Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Letnan Jenderal (Purn) Sutiyoso. Surat diantarkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR Ade Komarudin ke ruang rapat pimpinan DPR, gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (2/9/2016) pagi.
Setelah menerima surat tersebut, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah menangkap pesan bahwa Presiden menginginkan supaya proses pergantian berlangsung cepat.
"Hari ini kan suratnya baru datang, biasanya kalau Presiden itu merasa penting begitu dan ada pesan khusus untuk meminta supaya itu dibantu dipercepat, maka menterinya biasanya dikirim langsung," kata Fahri di DPR, Senayan, Jakarta.
"Kehadiran Pak Pratikno menandakan bahwa, memang Presiden menginginkan agar itu diproses lebih cepat," Fahri menambahkan.
Fahri mengatakan DPR sesegera mungkin memproses surat tersebut. Tahapannya akan dimulai pada Senin (5/9/2016).
"Kalau sudah disampaikan berarti tinggal kami dijadwalkan di Bamus (Badan Musyawarah), ditugaskan kepada komisi terkait. Jadi paling terlambat, karena hari adalah hari fraksi, biasanya tidak ada rapim (rapat pimpinan), jadi Senin pagi kita adakan rapimnya. Lalu bamus bisa dilakukan hari Senin langsung," tutur Fahri.
Setelah semuanya selesai dibicarakan di rapat pimpinan, selanjutnya diserahkan ke Komisi I untuk dilakukan fit and proper test terhadap Budi.
"Langsung penugasan kepada Komisi I, yang biasanya menangani fit and proper test Kepala Badan Intelijen," kata Fahri.
Fahri berharap Komisi I tidak menemukan kendala untuk melakukan fit and proper test .
"Jadi mudah-mudahan hari Senin kita sudah lempar ke komisi I dan hak komisi 1 kita harapkan untuk secepatnya melakukan menyelenggarakan fit and proper test," kata Fahri.
