Suara.com - Badan Anggaran DPR RI, hari ini menyelenggarakan rapat kerja dengan empat Menteri Koordinator untuk membahas pagu anggaran masing-masing Kementerian dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.
Setelah melalui pembahasan empat jam, Badan Anggaran menyetujui seluruh pagu anggaran dan usulan tambahan anggaran dari empat Kementerian Koordinator di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengucapkan terima kasih kepada Badan Anggaran yang telah menyetujui anggatan Kementerian/Lembaga 2017.
Pasalnya, anggaran tersebut akan dipergunakan untuk merenovasi kantor Kemenko Perekonomian. Hal tersebut lantaran, sejak Presiden Joko Widodo menambah kementerian, Kemenko Maritim masih menumpang di gedung BPPT.
"Kantor Kemenko Kemaritiman tidak jelas, saya menempati ruangan berukuran 3x5 meter. Lift sering diganti (diperbaiki), jadi saya lebih sering naik tangga dibanding naik lift. Makanya mau direnovasi," kata Luhut di DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (14/9/2016).
Badan Anggaran menyetujui pagu anggaran kemenko maritim sebesar Rp350 miliar. Anggaran tersebut akan dipegunakan lebih banyak untuk belanja barang tanpa melupakan dukungan Kemenko Bidang Kemaritiman terhadap program prioritas nasional dan kegiatan pokok Kementeriannya.
"Belanja barang paling banyak, karena anggaran paling banyak buat benerin (renovasi) kantor," katanya.
Selain itu, lanjut Luhut, anggaran ininakan dipergunakan untuk percepatan penyelesaian batas maritim, pengembangan instrumen hukum IUU Fishing, pengembangan tol laut dan sistem konektivitas, penanganan dwelling times,revitalisasi dan pembangunan infrastruktur transportasi.
"Kami sedang kaji harga gas industri di hilir supaya turun dari 13 dolar AS per MMBTU menjadi 5 dolar AS per MMBTU. Benchmark kami di Singapura, Cina, Korea, Jepang yang harganya cuma 4-5 dolar AS per MMBTU," ungkapnya.
