Suara.com - Nama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan masuk dalam kepengurusan Partai Golkar periode 2016-2019 di bawah kepemimpinan Setya Novanto. Luhut menduduki jabatan wakil ketua dewan kehormatan di bawah nama B. J. Habibie.
Padahal, sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan menteri-menterinya harus menanggalkan jabatan di partai politik.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menjelaskan Luhut memang sengaja dicantumkan dan diharapkan dia melapor kepada Presiden Jokowi.
"Kami cantumkan namanya, nanti Pak Luhut akan laporkan kepada presiden (Jokowi). Saya kira kita tunggu nanti. Bagaimanapun Pak Luhut adalah tokoh Partai Golkar, mantan wakil ketua dewan pertimbangan, dan kami memang berkepentingan masuk di situ," kata Idrus di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (30/5/2016).
"Meskipun demikian, sebagai menkopolhukam, sebagaimana nanti setelah menyampaikan kepada Presiden ternyata, biar lebih fokus, ya itu semua tidak ada masalah. Nanti dilaporkan dulu dong," kata Idrus.
Selain Luhut, kader Partai Golkar yang sekarang menjabat di pemerintahan adalah Jusuf Kalla, Wakil Presiden. Namun, nama Jusuf Kalla tidak dimasukkan ke kepengurusan Golkar saat ini.
Idrus mengakui Jusuf Kalla sempat dihubungi untuk masuk ke kepengurusan Golkar. Namun, Jusuf Kalla menolak karena ingin fokus di pemerintah.
"Pak JK itu sudah kami hubungi dan menyatakan bahwa dia fokus sebagai wapres. Pak JK kalau ada urusan partai tidak pernah menolak, tapi hanya menuruti bagaimana fokus saja," kata dia.
