Suara.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR Farid Alfauzi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengungkap siapa direktur utama perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang membuka rekening di Singapura dan diduga untuk menerima gratifikasi. Politikus Hanura tak ingin KPK hanya beropini sehingga menimbulkan kegaduhan di internal BUMN.
"KPK hanya menyebut salah satu direksi BUMN tanpa memastikan siapa sebenarnya yang dimaksud. Padahal kan direksi BUMN banyak," kata Farid, Jumat (16/9/2016).
Komisi VI merupakan bermitra BUMN. Itu sebabnya Farid konsen dengan langkah KPK membuka penyelidikan baru terhadap salah satu direktur utama perusahaan BUMN.
Farid mengatakan perusahaan BUMN terdiri dari banyak sektor, di antaranya perbankan, seperti BNI, Mandiri, dan BRI. Kemudian, sektor pengolahan, seperti Semen Gresik dan Petrokimia Gresik. Sektor pertambangan, seperti Pertamina, PGN. Sektor konstruksi, seperti Wika.
"Kalau kemudian opini ini menjadi negatif, imbasnya dapat berakibat pada sentimen buruk pada pasar. Saham nasional bisa anjlok dan dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar pada negara ini," kata dia.
Menurut Farid pernyataan opini pimpinan KPK dapat menimbulkan kegaduhan kecurigaan di antara direksi dan komisaris perusahaan-perusahaan BUMN jika tak segera terjawab. Bahkan, kata dia, tidak tertutup kemungkinan meruntuhkan moral karyawan yang akhirnya memperburuk kinerja perusahaan.
"KPK merupakan lembaga negara legitimate. Sekali ada opini yang bersumber dari sana, tentu akan melahirkan respon yang besar di kalangan masyarakat. Tetapi, bagaimana kalau opini yang berkembang justru menunjukkan ketidakpastian. Tentu yang muncul justru kegaduhan," kata Farid.
Farid mengatakan seharusnya pimpinan KPK langsung menangkap yang bersangkutan jika bukti-buktinya sudah ada.
"Kalau memang sudah ada bukti awal, kenapa tidak segera ditangkap . Sehingga menteri BUMN bisa menunjuk direksi baru. Kita komisi VI cinta pada indonesia raya. Kita cinta KPK untuk memberantas korupsi. Tapi, hentikan KPK beropini," tuturnya.
