Jokowi Keluarkan Izin Hutan Sosial untuk Masyarakat Miskin

Suara.com - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan fokus Pemerintah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, ketimpangan dan kekurangan lapangan pekerjaan di desa-desa seluruh Indonesia. Khususnya kemiskinan di desa-desa kawasan hutan.

"Dalam rapat terbatas sebelumnya saya telah meminta seluruh Kementerian dan Lembaga berkonsentrasi mengatasi kemiskinan di Desa-desa sekitar kawasan hutan yang banyak sekali," kata Jokowi dalam rapat terbatas membahas mengenai perhutanan sosial di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Jokowi menjelaskan, berdasarkan catatan yang ia peroleh ada 25.463 Desa di kawasan hutan yang 71 persen beban hidupnya bersumber dari sumberdaya hutan tersebut. Sekitar 10,2 juta rakyat miskin yang berada di kawasan hutan tidak memiliki aspek legal terhadap sumber data hutan.

"Untuk itu perlu diambil langkah-langkah yang nyata, kongkrit guna mengatasi kemiskinan di Desa-desa kawasan hutan. Segera sosialisasikan kebijakan kehutanan sosial yang memberikan akses ruang kepada sumberdaya hutan bagi warga di sekitar," ujar dia.

‎Dia memaparkan, dalam skema hutan sosial, hutan taman rakyat realisasinya belum optimal. Lahan untuk tanaman rakyat sangat luas yaitu 5,4 juta hektar. Namun sampai tahun 2014 realisasinya di area lahan hanya mencapai 13 persen yaitu 702.000 hektar.

Sedangkan izin hutan tanaman rakyat yang diterbitkan Bupati hanya 188000, dan hutan kemasyarak0atan ditargetkan 2,5 juta hektar, namun realisasinya baru mencapai 610 hektar atau 24,4 persen.

‎"Saya minta seluruh hambatan untuk realisasi ini segera bisa diatasi, saya minta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menyederhanakan regulasi yang dituju. Sehingga mudah diakses oleh masyarakat, memberikan perhatian pada masyarakat adat, segera keluarkan penetapan hutan adat terutama yang memenuhi persyaratan. Ini harus digarisbawahi, penting sekali," tutur dia.

Selain itu, Jokowi mengingatkan kepada semua jajarannya agar tidak hanya berhenti pada pemberian akses legal dengan memberikan izin hutan sosial, namun juga ditindaklanjuti dengan program lanjutan untuk memperkuat kemampuan warga di sekitar kawasan hutan. Yakni seperti menyiapkan sarana pelatihan, penyuluhan, akses teknologi, pembiayaan dan aspek bisnis.

"Persiapkan juga aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya untuk listrik, tapi juga untuk bisnis wisata, bisnis Agro silvo pastur, bisnis bio energi, bisnis hutan kayu, serta bisnis industri kayu rakyat," jelas dia.